TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan masih melakukan pendataan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer hingga November 2022.
Pendataan dilakukan, untuk menindaklanjuti surat Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 22 Juli lalu. Wali Kota Tarakan Khairul mengungkapkan, ada sekitar 2.500 honorer yang ada di bawahnya saat ini.
Ia memberikan pengertian, agar saat dilakukan pendataan, tidak berarti semua akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Pendataan pegawai non ASN dilakukan di seluruh Indonesia. Jumlah pegawai non ASN di Tarakan ini hampir sama dengan jumlah ASN. Makanya, kami sampaikan untuk pendataan tidak berarti semua langsung diangkat,” jelas Khairul, Senin (5/9).
Saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan honorer terbanyak ada di bidang pendidikan, di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Tidak hanya di Disdikbud, Kepala Sekolah juga diminta untuk bekerjasama memberikan pengertian kepada honorer. Agar tidak gaduh dalam pendataan yang dilakukan.
Ia meminta agar pegawainya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota. Sehingga ia bersama Pemerintah Pusat bisa memikirkan langkah terbaik, bagi nasib para pegawai honorer.
“Memang keberadaan honorer ini sangat membantu kinerja para ASN. Tapi ada juga persoalan lain, yang mengharuskan pemerintah daerah tak perlu lagi melakukan pengangkatan honorer,” ungkap Khairul.
Pihaknya segera melaporkan ke pusat, terkait kendala yang terjadi di Tarakan. Kebutuhan pemkot terhadap pegawai honorer, sudah disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kemenpan RB.
Selain secara faktual, pihaknya membutuhkan honorer, adalagi persoalan lain. Misalnya jika diberhentikan, sementara para pegawai honorer masih dibutuhkan. Seperti tenaga guru dan di bidang kesehatan.
Tahun ini saja, ia telah mengangkat sekitar 70 tenaga honorer. Terbagi 66 honorer untuk guru dan 10 orang kesehatan. Dengan kebutuhan yang besar, ia berharap tahun depan jumlah pengangkatan akan bertambah.
“Tapi kalau kita mau angkat semua, kemampuan keuangan kita yang tidak cukup. Setelah saya tanyakan, memang harus mengambil dari anggaran pemerintah daerah. Hal itulah yang membuat berat secara keseluruhan, bila ada pengangkatan,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disdikbud Tarakan, Budiono menambahkan, membagi honorer menjadi tenaga penduduk atau guru dan tenaga pendidikan. Saat ini untuk jumlah tenaga pendidik sebanyak 641 orang. Sedangkan tenaga kependidikan yang bekerja sebagai Tata Usaha sebanyak 186 orang.
Upaya menaikkan seluruh honorer menjadi pegawai P3K, belum bisa dipastikan dapat terlaksana. Namun, masih menunggu arahan dari Wali Kota hingga pendataan selesai, November nanti.
“Pendataan honorer masih kami lakukan. Dibandingkan dengan PNS, tenaga honorer itu sampai 44,5 persen di Tarakan. Nah tenaga administrasi 65 persen. Artinya, cukup besar sekali honor yang ada di Disdikbud,” tutup Budiono. (kn-2)
