TARAKAN – Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Tarakan menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, menyalurkan distribusi di SPBU terdekat di pelabuhan dan dialokasikan khusus untuk armada logistik Pelabuhan Malundung.
Alhasil tuntutan tersebut mengundang puluhan kendaraan truk terparkir di depan Pemkot Tarakan, Kamis (9/2). “Intinya itu ada pengalihan tempat pengisian Bio Solar yang terdekat dengan wilayah kerja kami. Untuk mendukung logistik di Tarakan. Kami juga meminta alokasi khusus, bagi angkutan dalam menjaga inflasi,” jelas Ketua DPC ALFI Tarakan Efri Hariyanto.
Ia menyebut, ada 150 kendaraan yang masuk di dalam pendataan ALFI dan sudah diberikan ke Pemkot Tarakan. Namun masih ada beberapa kendaraan yang masih dilakukan uji kir, untuk mendapatkan rekomendasi. “Setelah itu baru kami bisa menindaklanjuti tuntutan tersebut. Kami ingin secepatnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, saat ini pengisian Bio Solar hanya ada di SPBU Juata Laut. Menurutnya lokasi SPBU terlalu jauh dan membebani operasional. Terkadang lebih dari dua hari mengantre baru Bio Solar bisa didapat.
“Semenjak SPBU di Mulawarman dan Kusuma Bangsa tidak ada Bio Solar, dipindahkan ke Juata Laut. Jadi kami mengandalkan para toko yang berani membelikan Dexlite, baru kami bisa pakai. Makanya, kami datang dan sudah tidak tahan. Sebab harganya itu mahal dan biaya trucking dua kali lipat,” ungkapnya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Suparlan meminta Pertamina mengkaji sekitar 150 kendaraan. Termasuk meminta para pemilik usaha untuk melakukan pengajuan rekomendasi BBM Subsidi.
“Kami sampaikan dari pertemuan teknis. Pak Wali juga bergabung di rapat. Jadi ada beberapa yang mungkin usulan solusinya akan kami sampaikan. Dari Dishub akan memverifikasi kendaraan yang dimiliki pihak pengusaha,” ujarnya.
Menurutnya, dari pihak Pertamina telah menentukan alokasi dari BBM Subsidi di wilayah penyaluran Tarakan. Pihak Pertamina telah diberikan amanah khusus, berupa Perpres 191 Tahun 2014 untuk alokasi BBM Subsidi di masing-masing kabupaten/kota.
“Kalau dari Pertamina alokasi yang dibagi sedikit, tapi yang mau dibagi banyak. Apalagi BBM Subsidi jadi harus dipertanggung jawabkan,” tegasnya.
Dalam penyaluran BBM Subsidi sangat ketat, karena terdapat pertanggungjawaban kepada pemerintah. Suparlan melanjutkan, saat ini masih menunggu verifikasi yang dilakukan Dishub selesai. Agar dapat melangkah ke solusi selanjutnya.
Pihaknya mempertimbangkan permintaan dari pihak pengusaha, terhadap SPBU terdekat untuk pengisian. Saat ini SPBU terdekat diketahui berada di wilayah Gunung Lingkas. Karena jarak yang tak terlalu jauh dari pusat pekerjaan mereka, yakni di area Pelabuhan Malundung.
“Termasuk kami pertimbangkan unsur dan saran pada hari ini (kemarin, Red) kami petakan. Sehingga solusinya akan kami sampaikan juga. Apakah ada SPBU lain atau tetap di SPBU terdekat. Kami cari win win solution ketersediaan Bio Solar ini ada,” bebernya.
Sementara itu, Sales Branch Manager Rayn V Kaltimut Pertamina Depo Tarakan, Azri Ramadan Tambunan menegaskan, Bio Solar termasuk solar subsidi. Dalam artian BBM yang komponen di dalamnya ada uang pemerintah dan jumlahnya terbatas, bahkan untuk konsumen tertentu.
“Jadi peran Pertamina, kami sebagai operator yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan solar subsidi. Jumlahnya ditentukan setiap tahunnya tapi bukan pemda. Tapi Pemerintah Pusat. Melalui BPH Migas akan mengeluarkan SK. Pertamina hanya menyalurkan sesuai jumlah,” jelasnya.
Terkait tuntutan tersebut, pihaknya harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Saat ini yang menyalurkan Bio Solar ada 7. Tapi yang memungkinkan ada 3 lembaga penyalur, seperti di SPBU Persemaian.
“Jadi BBM Bio Solar ini memang kami tidak bisa salurkan, sesuai dengan permintaan karena ada regulasi. Prinsipnya Pertamina badan usaha yang mengharapkan untung. Kalau kami diberikan penugasan, dengan jumlah yang besar karena keuntungan banyak. Nah kenapa jumlah harus diatur karena ada APBN. Jadi harus mengerti juga. Dengan berbagai pertimbangan itu, kita evaluasi kembali seperti apa baiknya. Karena aktivitas ekonomi harus sekondusif mungkin,” tutupnya. (kn-2)
