TANJUNG SELOR – Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Kalimantan Utara (Kaltara), tepatnya ke Kabupaten Malinau untuk pelaksanaan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang, diundur.
Seyogianya, orang nomor satu di Indonesia itu dijadwalkan kembali kunjungi Kaltara pada 27 Februari mendatang. Hal itu dikarenakan padatnya jadwal Presiden. Sehingga agenda ke Kaltara masih dijadwalkan ulang. “Kemungkinan Presiden datang ke Kaltara pada awal Maret nanti,” ujar Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Rabu (23/2).
Selain Presiden, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun diagendakan ke Kaltara. Seyogianya, kedatangan Menteri Investasi tersebut pada hari ini (23/2). Agenda Menteri Investasi direncanakan akan meminjau Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning- Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Termasuk berkunjung ke PLTA Mentarang di Kabupaten Malinau.
Berkaitan pengunduran jadwal kedatangan Menteri Investasi/Kepala BKPM pun dibenarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan Jahrah. Dikatakan Jahrah, pengunduran jadwal sesuai surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Bupati Bulungan Nomor 46/B.5/A.9/2023, perihal pembatalan kunjungan.
“Jadwal kunjungan Menteri Investasi dibatalkan. Sampai ada informasi lebih lanjut dari Kementerian Investasi,” singkatnya. Sementara itu, meskipun jadwal Presiden dan Menteri Invetasi/Kepala BKPM diundur. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau tetap mempersiapkan yang menjadi keperluan. Wakil Bupati Malinau Jakaria mengaku sampai saat ini, Pemkab Malinau terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Istana Negara.
“Kami terus koordinasi. Persiapannya juga bukan hanya Pemkab Malinau saja, melainkan pihak perusahaan yang membangun PLTA Mentarang,” terangnya, Rabu (22/2).
Kesiapan daerah juga harus ekstra maksimal. Terlebih lagi, jarak dari kota ke lokasi cukup jauh. Menurut Wabup, jarak menuju lokasi mencapai 10 kilometer. Untuk itu, transportasi yang akan digunakan Presiden RI masih dikoordinasikan.
“Kalau kami, sudah menyiapkan sarana prasarana yang menjadi kewajiban Pemkab Malinau. Sudah dibenahi dan jalurnya aman,” tuturnya. (kn-2)
