TANJUNG SELOR – Disetujuinya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan di wilayah perbatasan negara dan pedalaman.
Hal ini perlu menjadi perhatian. Pasalnya, wilayah perbatasan kurang mendapatkan perhatian. Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus menegaskan, harus memiliki solusi dalam mengatasi persoalan di wilayah perbatasan dan pedalaman. Ketika ada persoalan seperti infrastruktur jalan, sulit untuk menggelontorkan anggaran.
“Diharapkan pemerintah memberikan ruang dan ada perlakuan khusus pada daerah perbatasan dan pedalaman,” ujarnya, belum lama ini.
Melihat persoalan yang terjadi di Kaltara khususnya tahun ini, sulit mengakomodir wilayah perbatasan. Cukup sulit mengalokasikan anggaran apalagi pada APBD Perubahan. Seperti di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, sejauh ini harus menunggu pengesahan APBD-P sebelum mengalokasi anggaran.
Apalagi peristiwa longsor jalan di Krayan terjadi pada saat APBD-P tengah dibahas beberapa waktu lalu. “Saat butuh alokasi anggaran susah untuk dianggarkan. Kondisi di sana mulai dari cuaca dan semacamnya mulai bertentangan,” kata dia.
Perlu ada langkah terkait infrastruktur jalan di wilayah perbatasan. Sudah disampaikan ke pemerintah daerah, jika dilaksanakan menggunakan APBD akan membutuhkan waktu. Harusnya, masuk dalam anggaran tanggap darurat agar bisa berjalan semaksimal mungkin atau ada solusi lain yang ditawarkan.
“Di 2024 harusnya di anggarkan. Artinya kebutuhan berapa di perubahan nanti, harus ditambah di 2024. Harus ada kajian tersendiri, untuk mengakomodir hal-hal yang urgen,” pungkasnya. (kn-2)
