TANJUNG SELOR – Jembatan Bulungan–Tarakan (Bulan), yang berada di Kalimantan Utrara (Kaltara) masih menjadi salah satu wacana yang bertahun-tahun tidak terealisasi.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, terdapat dua investor yang memang berminat berinvestasi pada rencana pembangunan Jembatan Bulan tersebut. Yakni, Korea dan Tiongkok, dengan total investasi anggaran mencapai kurang lebih sekitar Rp 12-14 triliun.
Namun, hal tersebut ditanggapi Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Menurut dia, tidak pernah adanya kerja sama dengan investor, khususnya dari Tiongkok. Bahkan, sampai saat ini ia tidak pernah memberikan statemen mengenai Jembatan Bulan yang mulai dilirik investor asing.
“Saya tidak pernah mengatakan adanya kerja sama dengan pihak investor Tiongkok. Mengenai rencana pembangunan Jembatan Bulan. Kata siapa? Itu bukan kata saya loh,” jawabnya dengan tegas, Minggu (3/12).
Menurut dia, investasi Jembatan Bulan merupakan investasi yang cukup besar. Orang yang berinvestasi pada Jembatan Bulan dipastikan menginginkan pengembalian uang selama beberapa tahun. Terlebih lagi, Jembatan Bulan memiliki jarak yang cukup panjang.
Bahkan bisa mengalahkan Jembatan Suramadu (Surabaya–Madura). Dengan pertimbangan tersebut, ia meyakini tidak akan mungkin investor dengan ikhlas memberikan begitu saja anggaran atau dana untuk berinvestasi pada Jembatan Bulan.
“Melihat biaya yang dikeluarkan dengan kembalinya modal itu sangat tidak masuk akal. Jika ada investor yang tertarik, asalnya dia memberikan hibah atas anggaran kita akan menerimanya. Kita bersyukur kalau ada yang memberikan hibah,” terangnya.
Sejauh ini belum ada komunikasi dalam menindaklanjuti rencana tersebut. Apalagi seluruh investor menginginkan dananya kembali dalam kurun waktu beberapa tahun.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan, Jembatah Bulan perlu kajian dan ada standar ilmiah. Dalam hal ini harus memiliki kegiatan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dan sebagainya. Setelahnya, baru bisa dilihat indikator yang menjadi pertimbangan rencana pembangunannya.
“Harus memberikan dampak yang jelas. Memang perlu kajian, sejauh mana potensi dan kewajiban serta dikaitkan dengan situasi rill yang ada,” tuturnya.
Tidak hanya itu, ia tegas mengatakan Jembatan Bulan tidak bisa dijadikan prioritas dalam pembangunan di Kaltara. Sebab jika menjadi prioritas, maka akan dicarikan solusi bersama. Namun jika menjadi alternatif, maka akan dilihat kembali.
Hal ini jelas menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melihat urgensi dari pembangunan yang ada. “Jembatan Bulan, belum menjadi prioritas namun tidak masalah jika diwacanakan,” tutup Albert. (kn-2)
