TANJUNG SELOR – Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara Arif Rochman, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara dan Forkopimda kabupaten/kota se-Kalimantan Utara, jelang Pemilu 2024.
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalimantan Utara, di Tarakan, kemarin (12/2). Arif mengakui, telah menyampaikan kesiapan Bawaslu dalam menghadapi tahap pemungutan suara.
Bawaslu di Kaltara diperkuat 2.276 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang telah terbentuk dan mendapat bimbingan teknis (Bimtek) sebelum bertugas. “Seluruh PTPS sudah mendapat bimbingan teknis, agar benar-benar mengetahui dan memahami tugasnya di lapangan,” ujarnya.
Akan tetapi, Bawaslu masih kekurangan 19 PTPS pada sejumlah kecamatan, khususnya di Kabupaten Nunukan. Yakni di Kecamatan Tulin Onsoi, Lumbis Ogong dan Lumbis.
“Kekurangan PTPS ditutup dengan penugasan Panwascam dan panitia pengawas desa setempat. Kami sudah komunikasikan ke Bawaslu Nunukan, agar tidak ada TPS yang kosong di hari H pencobolosan,” ungkapnya.
Bawaslu telah merilis peta kerawanan TPS kepada sejumlah stakeholder terkait. Tujuannya, agar ada atensi khusus dari masing-masing instansi dalam proses pemungutan suara.
“Potret kerawanan TPS akan kita rilis kepada teman-teman stakeholder terkait. Sehingga semua bisa membaca, mengetahui dan menjadikan referensi dalam bertugas,” tuturnya.
Atensi khusus juga sempat diberikan Bawaslu, terhadap proses perekaman identitas pemilih pemula di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota. Berdasarkan informasi yang diterima, Disdukcapil bekerja maksimal untuk melakukan perekaman terhadap kategori pemilih tersebut.
“Kami meminta agar perekaman bisa dilakukan secara maksimal. Sehingga semua masyarakat yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya pada 14 Februari nanti,” harapnya. (adv)
