TANJUNG SELOR – Pemerintah Kalimantan Utara tahun ini tidak mengalokasikan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Perairan, merupakan kebijakan yang sebelumnya dirancang untuk menangani persoalan di wilayah perbatasan negara.
Saat ini SOA Perairan yang ditangani Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, sudah bertahun-tahun dialokasikan. Terakhir, pada 2023 SOA Perairan dianggarkan Rp 800 juta. Dengan jumlah 6 trayek, diantaranya dari Mansalong ke Labang hingga Lumbis Ogong.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kaltara Andi Nasuha mengungkapkan, tahun 2023 program tersebut masih berjalan. Tapi, untuk tahun 2024 kebijakan ini tidak dilanjutkan. “Kami tidak menjamin, dengan tidak dialokasikannya SOA Perairan akan berdampak pada inflasi,” jelasnya, belum lama ini.
Tujuan utama program ini sebagai langkah preventif, dalam penanganan persoalan yang ada di perbatasan negara. Selain keterbatasan akan kebutuhan pokok, juga untuk menangani inflasi. Sebelumnya, anggaran APBD Kaltara 2023, masuk ke rekening Dinas Perhubungan dalam bentuk penanganan inflasi.
“Tahun ini untuk sementara belum teralokasi ke Dinas Perhubungan,” imbuhnya.
Apabila SOA Perairan tak dianggarkan, bagaimana untuk wilayah perbatasan yang sering kali memiliki dinamika ekonomi yang berbeda dari daerah lain. Apalagi penilaian inflasi memiliki metode tesendiri, meskipun seharusnya wilayah perbatasan negara masuk dalam perhitungan.
Metode sampling yang digunakan Bank Indonesia dan Biro Statistik, tampaknya tidak mencakup wilayah perbatasan secara menyeluruh. Yang menimbulkan pertanyaan tentang representasi yang akurat dari kondisi inflasi di daerah tersebut. Ketidakjelasan ini menyoroti pentingnya strategi penanganan inflasi yang komprehensif. Tidak hanya berfokus pada data statistik, tetapi mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal yang unik di wilayah perbatasan seperti Tanjung Selor dan Tarakan.
“Dengan tidak dialokasikannya SOA Perairan tahun ini, pemerintah tampaknya mengindikasikan inflasi dianggap stabil. Atau mungkin ada langkah strategis lain yang sedang dipertimbangkan, dalaam menjaga keseimbangan ekonomi di Kalimantan Utara,” tuntasnya. (kn-2)
