TANJUNG SELOR – Proyek pembangunan rumah jabatan (Rumjab) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami keterlambatan. Padahal, pengerjaan pembangunan rumjab tersebut harus selesai sesuai kontrak yang sudah ditetapkan.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, kontrak dengan kontraktor yang bertanggung jawab akan diputus dan dimasukkan dalam daftar hitam. Sebagai akibat dari keterlambatan yang melampaui batas waktu kontrak yang telah disepakati.
“Saya tegaskan putus kontrak dan blacklist kontraktor, jika tak bisa diselesaikan. Karena memang lewat dari kontrak yang disepakati. Ini terlambat,” tegasnya, belum lama ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kaltara Helmi menambahkan, pengerjaan proyek masih dalam tahap evaluasi. Meskipun 90 persen dari pekerjaan telah selesai. Masih ada pertimbangan, apakah kontraktor akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atau tidak.
“Koordinasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan pengawasan ketat akan menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Denda mungkin akan dikenakan sebagai konsekuensi dari keterlambatan. Namun proses evaluasi masih berlangsung. Pemutusan kontrak dan penambahan kontraktor ke daftar hitam menjadi opsi yang mungkin diambil. Mengingat telah terjadi dua kali addendum kontrak.
“Target penyelesaian yang baru ditetapkan pada 10 April 2024, dengan pertimbangan tambahan akan diberikan. Tapi hal itu masih melihat kondisi pada hasil evaluasi,” jelasnya.
Setiap pemberian kesempatan tambahan untuk menyelesaikan proyek akan diikuti penambahan denda. Addendum kedua tidak menetapkan batas waktu yang jelas, memberikan fleksibilitas untuk penambahan waktu atau pemutusan kontrak. Namun, semakin lama proyek ini dikerjakan. Maka, semakin besar pula denda yang harus dibayar oleh kontraktor.
“Pengembangan lebih lanjut akan diikuti dengan cermat, karena proyek ini memiliki dampak signifikan terhadap infrastruktur pemerintahan di Kaltara,” pungkasnya. (kn-2)
