TARAKAN – Beberapa permasalahan terkait infrastruktur disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan kepada Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Rabu (30/3).
Selain memaparkan keluhannya, usulan juga disampaikan secara tertulis untuk bisa ditindaklanjuti ke tingkat atas. Mahyudin menjelaskan, salah satu usulan yang disampaikan berupa penyelesaikan jalan lingkar dan rencana pembangunan jembatan Bulungan Tarakan (Bulan), yang belum terealisasi hingga saat ini.
Bahkan, untuk penerbangan dari dan ke Tarakan yang lebih banyak menggunakan pesawat jenis ATR turut dikeluhkan. “Minta pesawat jet masuk lagi, supaya penumpang lebih banyak dan harga bisa lebih rendah. Nanti akan di follow up. Kementerian Perhubungan juga akan kami hubungi, apalagi saat ini jumlah penumpang penerbangan semakin meningkat,” tuturnya.
Terkait masalah maskapai penerbangan ini, pihaknya sudah menghubungi Wakil Menteri dan dalam komunikasi tersebut ada kepastian untuk menindaklanjuti. Terkait masalah Kehutanan juga sudah ditanggapi Wakil Menteri. Sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), nanti pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan.
Namun, secara umum pertumbuhan perekonomian, pembangunan hingga SDM di Tarakan sudah cukup bagus. Hanya beberapa masalah lagi yang harus diselesaikan, untuk penyempurnaan pembangunan.
“Termasuk Jembatan Bulan, panjangnya 5 kilometer, ditambah daerah rawa sekitar 26 kilometer. Mungkin budget, anggarannya besar. Jadi, saya tidak bisa janji dalam waktu dekat. Karena anggaran negara saat ini tidak terlalu baik, saat Covid-19. Tapi, kami akan menyampaikan ke Kementerian PUPR. Kan sudah masuk dalam perencanaan sebelumnya,” ungkapnya.
Meski sudah masuk dalam perencanaan, Mahyudin mengakui belum ada anggaran yang tersedia untuk pembangunan Jembatan Bulan. Sehingga, intervensi belum bisa dilakukan saat ini. Semua usulan yang disampaikan pemerintah daerah tidak bisa terjamin 100 persen akan terealisasi.
Hanya saja dalam waktu dekat, pihaknya akan memilah yang menjadi prioritas. Ia hanya bisa memastikan untuk mengupayakan, menyampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk bisa segera ditindaklanjuti.
Tapi, rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk sampah di Tarakan itu prioritas. Harus ada rencana strategis untuk pengelolaan sampah. Sudah dijawab langsung Kementerian Lingkungan Hidup. Ini menjadi kritikan, karena masih banyak sampah di laut. Masyarakat pun diminta harus sadar pengelolaan sampah. (kn-2)
