TANJUNG SELOR – Masih terjadinya kelangkaan minyak goreng (Migor) di Kaltara disoroti anggota DPR RI Dapil Kaltara Deddy Yevri Hanteru Sitorus.
Dia menyarankan, mestinya pemerintah mendata semua pabrik minyak goreng yang memproduksi Crude Palm Oil (CPO). Melalui sistem informasi industri nasional. Karena sampai saat ini, baru migor jenis curah yang disubsidi pemerintah, dengan harga Rp 14 ribu per liter. Subsidi yang diberikan melalui skema Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Sistem Informasi Minyak Curah (Simira).
“Dalam kurun waktu enam bulan ke depan, disepakati dalam pendistribusian CPO ke minyak goreng. Supaya rantai pasoknya berada dalam sistem pengawasan kementerian perindustrian,” tutur Deddy Sitorus, belum lama ini.
Tantangan saat ini, menurut Politisi PDI Perjuangan ini, adanya disparitas harga. Antara harga lokal dengan internasional. Sehingga, terjadi upaya ketidakpatuhan dan upaya spekulasi yang menyebabkan rantai pasokan serta distribusi ikut terganggu.
Dikatakan Deddy Sitorus, faktor inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Namun, dia mengharapkan sebulan ke depan sudah bisa teratasi. “Kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, tidak hanya terjadi di Kaltara. Bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengungkapkan, ketidaksesuaian harga minyak goreng menjadi skala prioritas. Yang akan dibahas bersama dengan anggota DPRD Kaltara.
“Ada hal yang memang bersifat prioritas saat ini. Berkaitan dengan ketidakstabilan harga minyak goreng,” terang Albertus. Bahkan, DPRD perlu berkoordinasi dan meninjau ke lapangan. Berkaitan dengan masalah minyak goreng ini dan bisa mendapatkan solusi agar teratasi. (kn-2)
