TANJUNG SELOR – Perusahaan perkebunan kepala sawit di Desa Long Tungu, Kecamatan Peso Hilir agar bisa menyerap warga lokal sebagai tenaga kerja.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bulungan Ibau Imang. Komisi I memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkaitan persoalan tenaga kerja. Perwakilan masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah hadir dalam pertemuan, yang terlaksana pada Selasa lalu (12/4).
DPRD meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menindaklanjuti. Dikarenakan belum ada titik kesepakatan. “Kita serahkan kepada Disnakertrans, nanti akan mediasi lagi. Karena dari perusahaan juga mau sampaikan ke manajemennya,” katanya, kemarin (15/4).
Menurutnya, titik persoalan muncul karena perusahaan tidak memberi ruang untuk merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Masyarakat merasa tidak puas, karena jauh dari substansi yang tertera dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.
“Kalau sesuai perda, tenaga kerja lokal minimal 80 persen. Sesuai penghitungan mereka di lapangan, orang luar justru lebih banyak dari lokal. Itu yang membuat masyarakat datang minta hearing,” jelasnya.
Ibau mendesak perusahaan bisa mematuhi substansi dalam perda. Ia meminta OPD terkait bisa mengawal itu secara optimal. “Itu yang harus ditekankan, supaya perusahaan harus melihat aturan yang ada di Bulungan,” imbuhnya.
Alasan perusahaan kesulitan mencari pekerja dari masyarakat sekitar. Ibau justru menilai ada kesalahan dalam internal perusahaan, yang tidak mengakomodir warga sekitar. “Harusnya perusahaan mau membina dulu sampai masyarakat bias. Sehingga bisa masuk, entah jadi karyawannya, sopir, mandor atau yang lain sesuai verifikasi,” ujarnya.
Ia pun mewanti-wanti agar perusahaan tidak serta merta mengambil tenaga kerja dari luar. Dengan harapan warga di Long Tungu, bisa lebih banyak yang terserap ke depan.
“Sesuai permintaan, mereka minta warga bisa lebih banyak terakomodir,” tutupnya. (kn-2)
