NUNUKAN – Keberadaan kapal trawl dari Kota Tarakan yang merambah zona tangkap di Nunukan, hal itu pun jadi keresahan bagi para nelayan tradisional.
Salah seorang nelayan tangkap Pulau Sebatik, Bahrun mengeluhkan kapal trawl dengan mesin besar. Yang berdampak pada penghasilan nelayan gillnet atau jaring insang.
Selain mengakibatkan hasil berkurang, kapal tersebut rentan memicu gesekan sosial. “Ada kapal trawl menyapu jaring gillnet nelayan tradisional. Kemana kami mengadu? Kami nelayan tradisional semakin terpinggirkan,” ucapnya, Selasa (24/5).
Bahkan ada kejadian kapal trawl menabrak dan menyapu jaring nelayan gillnet. Hal ini bukan kali pertama terjadi dan sangat merugikan nelayan tradisional. Menurut Bahrun, kondisi ini kian menepikan penghasilan nelayan tradisional. Belum lagi area tangkap yang sudah dipenuhi dengan budidaya rumput laut.
“Mohon masalah ini segera disikapi. Kami nelayan hanya mengandalkan hasil tangkapan untuk makan. Kalau itu saja susah, tentu akan terjadi gesekan di tengah laut,” ungkapnya.
Persoalan inipun sudah disampaian ke DPRD Nunukan. Salah seorang Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama mengaku prihatin dan menyayangkan kondisi itu. Ia mengatakan, adanya kapal trawl dari Kota Tarakan yang masuk wilayah zona tangkap nelayan tradisional sudah pernah disampaikan ke Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nunukan.
Sayangnya, peringatan tersebut seakan belum mendapat perhatian. Terbukti dengan kejadian rusaknya jaring nelayan, akibat disapu kapal trawl yang berulang kali terjadi.
“Maksud saya, tolong masalah ini segera disikapi dengan koordinasi bersama PSDKP KKP, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara,” harapnya.
Bagaimanapun, lanjutnya, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata dengan keluhan nelayan. Sangat tidak adil jika membiarkan nelayan dengan KTP Nunukan tidak mendapat hasil tangkapan. Sementara sebaliknya, trawl Tarakan dibiarkan pulang dengan muatan penuh ikan.
“Kita tak berbicara regulasi, boleh tidaknya trawl beroperasi di Nunukan. Kita melihat ada potensi konflik horizontal di tengah laut,” ujarnya.
Andre meminta semua stakeholder menyikapi kasus ini dengan serius. Saat ini, nelayan lokal justru yang kian termarginalkan. Keadaan tersebut tentunya dapat memicu konflik horizontal, akibat ada kemarahan yang ditahan oleh para nelayan lokal.
Belum lagi, kondisi saat ini di perairan Nunukan, sebagian sudah tertutup rumput laut. Padahal, para nelayan merupakan penerima bantuan perahu, mesin kapal dan alat tangkap dari Pemerintah Pusat. Akan percuma jika bantuan tersebut, tidak diiringi dengan area zona tangkap yang aman.
“Sudah area tangkap kebanyakan tertutup rumput laut, masih ditambah persoalan kapal trawl yang menjadikan nelayan Nunukan kesulitan mendapatkan tangkapan ikan,” ungkapnya. (kn-2)
