TARAKAN – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari akan melantik pengurus PWI Kaltara, Rabu (29/8) malam di Tarakan. Kunjungan Atal ini kedua kalinya, setelah sebelumnya di tahun 2007 saat pelaksanaan PON di Berau, Kaltim.
“Tarakan ini terkenal sebagai tempat mendaratnya tentara Jepang. Sejarah menjadi pintu gerbang. Banyak sekali perubahan sejak pertama saya datang,” tutur Atal. Sejak pandemi Covid-19 di tahun 2019 lalu, banyak kegiatan berkaitan PWI yang tertunda.
Mulai dari konfrensi hingga pelantikan pengurus. Setelah Covid-19 mereda, sebagian besar provinsi sudah menyatakan siap mengukuhkan pengurusnya. Setelah Kaltara ini, Atal kemudian akan berangkat ke Bangka Belitung dan lanjut ke Solo untuk kegiatan pelantikan.
“Efek Covid-19, organisasi ini ikut terlemahkan. Kerja jadi tidak normal. Jadi ada agenda rutin yang terbengkalai,” tegasnya.
Mesti begitu, pengurus PWI diharapkan tetap menjalankan tugasnya. Tantangan besar yang dihadapi saat ini, selain melawan hoaks juga kemajuan teknologi yang membuat disrupsi. Sehingga mengubah sistem tatanan lama menjadi sebuah sistem baru. Selain itu, terkoreksi dan media cetak mulai tergerus dengan adanya media digital seperti televisi, radio hingga online.
Menurutnya, media online tumbuh sangat dahsyat, bisa mencapai 40.000 bahkan lebih. Dengan jumlah yang sudah terverifikasi sekitar 1.400 media. Berarti, banyak sekali media yang belum terverifikasi. Sementara media online menumbuhkan wartawan yang banyak sekali. Namun, jumlah wartawan yang memiliki sertifikasi hanya berkisar 25.000 orang.
“Ini tantangan buat kita. Saya pikir, ke depan tetap pertahankan kualitas jadi pilihan pertama. Selalu harus tingkatkan potensi, tidak bisa berhenti sesuai dengan tujuan organisasi. Program kita, sebenarnya 1 sampai 9 isinya pendidikan dan pelatihan,” jelasnya.
Namun, faktanya memang saat ini kehidupan jurnalis tidak hanya dihadapkan wajib pintar menulis. Tetapi harus bisa segalanya. Mulai dari bisa memiliki posisi pengambilan gambar dan video yang baik dan ada nilai jual. Ditambah lagi ada tuntutan konvergensi media, mengubah semua elemen informasi menjadi bentuk digital.
“Sebenarnya tidak ada lagi media pusat atau daerah. Semua bisa dianggap media pusat, karena media manapun mudah dibaca,” ungkapnya.
Berbeda dengan media cetak, lanjut Atal, dengan kondisi perekonomian saat ini. Kemungkinan hanya yang hidup di daerah saja yang mungkin bisa bertahan, bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Dari data PWI Pusat, untuk jumlah anggota biasa berkisar 20.000 wartawan tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk anggota muda, tidak terdata di PWI Pusat. Karena kartu PWI ditandatangani Ketua PWI Provinsi. Setelah dua tahun di upgrade menjadi anggota biasa, barulah terdata di PWI Pusat.
“Media diharapkan sertifikasi. Jadi kalau ada masalah Dewan Pers bisa turun tangan. Tapi kalau wartawan sudah tersertifikasi, saya yakin sudah paham kode etik dan menulis sesuai kode etik sebagai panduan moral menulis. Kami running terus wartawan yang belum terverifikasi bisa mendapatkan sertifikasi,” pungkasnya. (kn-2)
