TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk menuntaskan bidang pendidikan, yang menjadi sorotan saat rapat paripurna di DPRD Kaltara, Senin (11/7).
Dari beberapa pandangan umum fraksi di DPRD Kaltara, salah satunya soal pemerataan akses pendidikan. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah mengakui, dalam waktu dekat akan memgumpulkan asisten yang membidangi pendidikan. Termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) karena ini menyangkut program di bidang pendidikan.
“Kita akan membahas mengenai isu-isu tentang penguatan siswa atau peserta didik dan akan menjadi evaluasi serta pembahasan bersama,” terang Suriansyah, kemarin (11/7).
Menurut Suriansyah, pemerataan pendidikan antara di perkotaan dan desa belum sejajar. Terutama aspek sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung. “Ins ya Allah, kita pelan-pelan membenahi itu sesuai skala prioritas,” imbuhnya.
Berkaitan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) soal penerapan sistem zonasi di Kaltara. Hal tersebut dinilai DPRD Kaltara belum sesuai dengan ketersediaan fasilitas pendukung yang lain.
Persoalan yang sering muncul, lanjut Suriansyah, orangtua menginginkan anaknya bisa peroleh pendidikan yang lebih baik. Namun, masih ada sebagian orangtua ingin mendapatkan sekolah unggulan.
“Jika calon siswa mendaftar di sekolah unggulan semua, tentu berdampak bagi sekolah lainnya. Bisa-bisa satuan pendidikan yang lain tidak terpenuhi kuotanya. Makanya, kita petakan lebih dulu dan bagaimana menyampaikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dikatakan Suriansyah, ingin semua sekolah itu berkualitas. Termasuk kelengkapan sarana dan prasarana yang harus menunjang. Ditempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Muhammad Iskandar menegaskan, adanya sistem zonasi pemerintah sudah harus menyiapkan fasilitas pendukung. Karena fasilitas penunjang belum disediakan maksimal. Sehingga, yang menjadi korban merupakan anak-anak di daerah.
Berlakunya sistem zonasi ini, harusnya diperhatikan di beberapa wilayah yang tidak ada satuan pendidikan setingkat SMA/SMK. Bahkan, Iskandar menyoroti soal penempatan tenaga pengajar yang berkualitas.
“Saya kira tidak adil dengan sistem seperti ini. Pokok utamanya pemerataan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup untuk anak didik di pelosok Provinsi Kaltara,” harapnya.
Pemenuhan tenaga pengajar yang profesional sesuai bidangnya, dinilai masih ada yang belum sesuai. “Jadi persoalannya penempatan tenaga pendidik yang kompeten dan didukung ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai. Bukan lagi soal zonasi, tentu ini kita jadikan sebagai bahan renungan supaya pemerintah menyiapkan,” tuturnya. (kn-2)
