TARAKAN – Pertemuan dilaksanakan DPRD Kaltara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dalam pertemuan tersebut, dua permasalahan PPDB yang menjadi pembahasan. Yakni, masih banyak siswa lulusan SMP tidak tertampung di sekolah negeri dan adanya jaringan yang error saat pendaftaran pada aplikasi resmi PPDB.
Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan, Komisi IV yang selama melakukan pemantauan terhadap proses PPDB, mendapati banyaknya keluhan masyarakat. Sehingga pihaknya memanggil Disdikbud Kaltara, untuk dimintai tanggapan. Terhadap permasalahan yang muncul selama proses PPDB berlangsung.
“Dari Disdikbud mencoba mencari solusi. Khususnya ada 1.000 lebih siswa di Tarakan tak terakomodir (masuk ke sekolah negeri),” katanya, Kamis (14/7).
Pihaknya, sudah meminta ada solusi jangka pendek yang harus dilakukan Disdikbud Kaltara. Untuk memastikan siswa yang tidak terakomodir di sekolah negeri, agar tetap bisa mendapatkan pendidikan. Meski tidak bisa diterima di sekolah negeri, akibat kuota rombel yang sudah terpenuhi. Pihaknya meminta agar Disdikbud Kaltara melakukan pendekatan dengan siswa dan orangtua. Salah satunya dengan mengarahkan ke sekolah swasta.
“Jadi kita coba mengecilkan potensi permasalahan ini. Sehingga nanti harapannya dari 1.000 anak ini bisa terakomodir,” tegasnya.
Terkait adanya jaringan error saat pendaftaran pada aplikasi resmi PPDB, pihak Disdikbud Kaltara menyampaikan karena human erorr. Namun pihaknya berharap kejadian tersebut bisa dijadikan evaluasi secara besar-besaran agar tidak terulang.
“Disdikbud Kaltara juga menyampaikan ada kebutuhan dengan pendanaan khusus. Sehingga ada keterbukaan dan saling mendukung. Dengan program yang dibuat, perlu ada dukungan dana dari pemerintah dan ini yang perlu kita support,” ungkapnya.
Di sisi lain, pihaknya juga mendapati sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB, memuncul beberapa permasalahan. Meski aturan zonasi merupakan instruksi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, DPRD Kaltar menginginkan semua instruksi dari Kemendikbudristek sangat wajib diterapkan di daerah. “Karena secara geografis wilayah kita berbeda dan jumlah sekolah juga,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Kepala Disdikbud Kaltara Teguh Henri Sutanto menegaskan, untuk di Tarakan terdapat lulus SMP sebanyak 4.257 siswa. Kemudian daya tampung sekolah negeri yang terdiri dari SMA dan SMK hanya 2.665 pelajar. Sehingga masih ada siswa 1.592 siswa yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri.
“Jadi kita hanya bisa menampung 63 persen saja. Sisanya nanti mungkin akan sekolah di swasta,” ujarnya.
Sekolah swasta yang memungut biaya pendidikan, membuat banyak siswa dan orangtuanya enggan masuk ke sekolah swasta. Dengan tetap ingin masuk ke sekolah negeri. Terhadap permasalahan tersebut, Disdikbud sampaikan kepada DPRD Kaltara, agar ada subsidi yang diberikan pemerintah daerah kepada sekolah swasta.
“Jadi ketika masuk sekolah swasta dari pemerintah, sudah ada subsidi untuk meringankan beban orangtua siswa. Kami sudah mengimbau, jangan membebani terlalu berat dan kalau siswa kurang mampu wajib tetap diterima. Karena pemerintah selama ini sudah hadir membantu sekolah swasta,” urainya.
Rencananya, Disdikbud menginginkan agar sekolah swasta bisa lebih unggul dari sekolah negeri. Sehingga ada kualitas pendidikan yang bisa menjadi daya tarik siswa. Untuk mau menempuh pendidikan di sekolah swasta, meskipun harus membayar biaya pendidikan.
“Apalagi bagi masyarakat yang mampu, nantinya berpikir sekolah swasta lebih bagus dari sekolah negeri,” harapnya.
Selama pelaksanaan PPDB, Disdikbud memberlakukan agar sekolah swasta membuka terlebih dahulu. Untuk permasalahan aturan zonasi yang diterapkan saat ini, pihaknya hanya mengikuti regulasi Kemendikbudristek. Namun tetap akan dilakukan evaluasi. Sama halnya dengan permasalahan gangguan jaringan pendaftaran, pada aplikasi resmi PPDB. Hal itu akan jadi evaluasi Disdikbud dan sudah ada antisipasi jika kejadian serupa terjadi lagi.
“Nanti kami akan kumpulkan guru yang ahli di bidang IT untuk membackup. Itu solusi yang kami sampaikan,” pungkasnya. (kn-2)
