TANJUNG SELOR – Pembangunan kawasan industri di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, akan ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Bahkan diagendakan, dua menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kapolri akan berkunjung ke Kaltara, tepatnya di Bulungan. Untuk meninjau progres pembangunan kawasan industri tersebut.
Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang melaksanakan rapat terbatas dengan sejumlah stakeholder terkait. Sebagai upaya menyusun langkah percepatan.
“Dalam waktu dekat ada pejabat pusat berkunjung dan melihat langsung progresnya. Seperti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Diperkirkan kedatangan mereka dijadwalkan minggu-minggu ini,” terang Zainal yang ditemui usai rapat terbatas, di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Rabu (20/7).
Upaya lain untuk percepatan pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Gubernur meminta kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) membentuk tim percepatan. Bahkan menginstruksikan masing-masing kepala OPD, piket selama tiga hari sekali secara bergantian. Hal itu dilakukan untuk memantau progres dan yang menjadi kendala dalam percepatan pembangunan KIHI.
“Mulai besok (hari ini, Red) mereka mulai piket. Kita bentuk 4 tim, dengan jumlah 5 orang dalam satu tim. Mereka akan bergantian nanti piket,” tuturnya.
Menurut Zainal, perkembangan progres pembangunan KIHI selalu dilaporkan. Bahkan, saat ini baik Pemprov Kaltara maupun pihak investor tengah melakukan pengadaan lahan. Di mana masih ada beberapa lahan yang perlu diselesaikan.
“Melihat kondisi di lapangan, yang harus diselesaikan itu soal lahan. Jangan sampai ada lahan yang belum selesai 100 persen. Itu yang menjadi penekanan kita kepada investor,” tegasnya.
Terhadap tiga investor, yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (PT KIPI), PT Kayan Patria Propertindo (PT KPP) dan PT Indonesia Strategis Industri (PT ISI), diminta untuk melaporkan progres pembangunan.
Hal serupa pun dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Dalam upaya menindaklanjuti pertemuan yang sudah dilakukan Bupati Bulungan Syarwani dengan 4 menteri, berkenaan percepatan pembangunan KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi.
Koordinasi yang dibangun dengan 4 menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Hal yang terpenting dalam pertemuan tersebut, salah satunya berkaitan dengan perizinan. Pemerintah daerah menargetkan bulan depan, sudah ada pengerjaan lapangan untuk pembangunan pelabuhan.
“Yang membangun pelabuhan nanti dari pengelola kawasan. Perlu dilakukan percepatan,agar segala aktivitas mobilisasi peralatan di kawasan itu bisa segera terlaksana,” harap Bupati Bulungan Syarwani, belum lama ini.
Apabila rencana tersebut molor jadwal awal. Maka, menurut Syarwani, akan dievaluasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves. Karena izin pembangunan pelabuhan dan lain sebagainya, di Kemenko Marves.
“Aspek yang menyentuh masalah perizinan di tingkat kementerian dan lembaga, harus dituntaskan secepatnya. Kita di daerah tak ada kewenangan khusus,” tutur Syarwani. (kn-2)
