TANJUNG SELOR – Pokok pikiran (Pokir) yang disampaikan DPRD Kaltara, diharapkan dapat terakomodir seluruhnya.
Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara agar menunjukkan keseriusan dalam memfasilitasi pokir tersebut. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kaltara Ainun Farida.
Pokir yang telah disampaikan seperti persoalan infrastruktur, baik jalan, telekomunikasi dan lainnya. Termasuk terkait UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
“Saya tegaskan, pemerintah daerah harus memperhatikan pokir dewan. Karena semua yang diusulkan menjadi keinginan masyarakat,” tegasnya, Jumat (22/7).
Bukan hanya sebagai anggota dewan. Namun sebagai anggota Fraksi Golkar, ia juga menekankan urgensi diakomodirnya pokir DPRD. Sebab berangkat dari kebutuhan masyarakat konstituen di lapangan.
“Insya Allah Pemprov Kaltara tak akan lagi terlalu repot masalah pembangunan dimana-mana. Karena lewat kami, sudah bisa akomodir semua. Yang penting pokir ini benar dilaksanakan,” harapnya.
Selain itu, perlu adanya sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam menciptakan keharmonisan. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik ke depan.
“Kami berharap, Pemprov Kaltara melibatkan masyarakat secara partisipatif, dalam musrenbang berjenjang. Sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan bisa tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Perlu ada optimalisasi pengelolaan hasil daerah yang dikelola provinsi. Termasuk optimalisasi pengelolaan aset daerah yang ada. Keberadaan BUMD, harus bisa dioptimalkan. Jika BUMD tidak mampu, anggaran bisa dialokasikan ke pihak yang lebih mampu. (adv)
