NUNUKAN – Akses jalan perbatasan Ba’kelalan-Long Midang, akhirnya kembali dibuka, sekitar pukul 09.40 Wita, Selasa (2/8). Setelah sebelumnya diblokade warga di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai aksi protes pada 5 Juli lalu.
Meskipun akses dibuka, tapi tuntutan warga Krayan belum mendapat respons seperti yang diharapkan. Koordinator aksi blokade jalur perbatasan RI–Malaysia, Yuni Sere merasa miris dengan kepekaan dan respons dari pemerintah daerah.
“Masyarakat terus didatangi polisi dan TNI, kami berdiskusi masalah urgensi tidak bolehnya menutup jalur perbatasan. Catatannya, pejabat pemerintah tak ada yang melakukan kunjungan seperti TNI/Polri,” terangnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (2/8).
Meski masalah jalur perbatasan butuh keputusan dua negara, antara Indonesia dan Malaysia. Namun, menurut Yuni, sudah sepantasnya pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas kondisi masyarakat, dapat turun lapangan. Untuk melihat langsung dan membuka ruang diskusi dengan masyarakat.
“Karena respons yang diterima masyarakat tak sesuai yang diharapkan. Lalu ada permintaan TNI/Polri juga untuk membuka jalur perbatasan. Masyarakat Krayan bilang, terserah saja. Silakan dibukalah. Syaratnya, perdagangan belum boleh jalan,” tegasnya.
Pembukaan jalur Long Midang – Ba’kelalan, kata Yuni, bisa diartikan sebagai kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah. Sejak dahulu, aktivitas barter barang, pertukaran budaya, saling berkunjung dan silaturahmi antar warga perbatasan, telah menjadikan hubungan sosial budaya. Bahkan bisa tertib dan terjaga.
Sesama warga perbatasan, Indonesia dan Malaysia saling menjual hasil panen, merayakan pernikahan dan pesta rakyat. Sambil bergantian mengundang, tanpa ada kendala berarti. Sampai akhirnya terjadi pandemi Covid-19 dan muncul banyaknya aturan. Sehingga menghilangkan tradisi dan kebiasaan, yang selama ini berlaku. Termasuk perdagangan lintas batas.
Menurut Yuni, tuntutan warga Krayan sangat sederhana. Sejak dulu, Krayan bermasalah dengan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut, kian parah manakala terjadi Covid-19. Termasuk muncul regulasi menjaga ketersediaan barang pokok dan penting dengan adanya koperasi.
Belakangan, harga tetap tinggi meski Covid-19 melandai dan tradisi perdagangan lintas batas hilang begitu saja. “Selama ini perdagangan tradisional yang membuat Krayan hidup. Harga kebutuhan tak mencekik. Begitu muncul koperasi, terjadi monopoli harga. Masyarakat maunya pemerintah mengembalikan kondisi seperti sebelum Covid-19,” harapnya.
Akan tetapi, pemerintah yang ditunggu-tunggu pun tidak datang ke Krayan. Padahal, masyarakat juga ingin berdiskusi dan dapat mencarikan solusi dari permasalahan ini. “Tidak ada pemerintah yang datang ke Krayan, sejak kita lakukan aksi blokade,” kesalnya.
Yuni juga sadar, memblokade jalur Ba’kelalan- Long Midang justru membuat warga Krayan kian sulit. Tapi kondisi itulah yang sebenarnya disuarakan warga Krayan. Sulitnya warga Krayan, untuk ketersediaan bahan pokok dan semua hal tentang perbatasan, bukan terjadi baru-baru ini.
Melainkan sudah sejak dahulu dan butuh perhatian khusus pemerintah. Aksi yang terjadi hampir sebulan, agar ada ruang komunikasi antara warga Krayan dan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Kami tahu ada surat yang dilayangkan ke Pemerintah Malaysia. Kami harus menunggu keputusan Pemerintah Malaysia. Tapi apakah itu dianggap cukup tanpa datang dan melihat kondisi kami,” ungkapnya.
Kesulitan warga Krayan yang sangat butuh perhatian khusus, mengenai ketersediaan material bangunan.
Di lain pihak, Camat Krayan Ronny Firdaus mengatakan, sejauh ini Pemerintah Kecamatan terus membuka keran diskusi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan maupun Pemprov Kaltara.
Aksi blokade yang dilakukan, sudah direspons oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Dengan mengirimkan surat permohonan untuk keberlangsungan aktivitas perdagangan lintas batas di perbatasan.
“Gubernur bersurat, KJRI juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Malaysia. Selanjutnya tergantung kebijakan negara tetangga. Memang prosesnya agak lambat, karena ini berkaitan dengan dua negara,” tutur Ronny.
Pada kondisi saat ini, pembangunan di Krayan sama sekali mandek. Baik itu proyek negara seperti PLBN, proyek pemerintah daerah hingga proyek perorangan.
Material bangunan, selama ini didatangkan dari Malaysia. Jika kondisi ini berlarut, material harus menunggu didatangkan dari dalam negeri seperti Tarakan atau Nunukan Kota. Dikhawatirkan harga melambung cukup tinggi dibanding biasanya.
Sebagai contoh, minyak goreng. Harga di kota sekitar Rp 25 ribu per liter. Harga tersebut, akan ditambahkan Rp 15 ribu untuk biaya ongkos pesawat per kilogram. Harga akan kembali naik, ketika barang tersebut dimuat dari bandara menuju gudang. Harga pun bisa melonjak, saat dikirim ke kios/toko kelontong di kota.
“Makanya sampai kios di desa, harga normal sekitar Rp 45 ribu per liter. Karena komponen biaya itu tadi. Nanti tergantung penjual, ambil untung berapa dan memberikan banderol harga berapa,” bebernya.
Masalah ini pula yang dikeluhkan masyarakat Krayan. Mereka meminta perdagangan lintas batas kembali aktif. Sehingga akan menjawab kesulitan warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar.
“Cuma kalau untuk makan, masyarakat Krayan surplus beras dan hasil kebun. Sejak blokade, tak ada alur perdagangan lintas batas dan padi Adan khas Krayan tidak bisa terjual ke luar negeri seperti biasanya,” ujarnya.
Ronny mengakui, pihak Malaysia melalui forum Sosek Malindo kerap menegaskan posisi perbatasan yang masih dibutuhkan kearifan lokal. Namun demikian, kondisi politik dan keadaan tertentu butuh pengkondisian yang tidak sebentar. Sehingga yang bisa dilakukan untuk kembali jalannya perdagangan lintas batas, hanya menunggu jawaban Malaysia.
Dalam pembukaan blokade akses perbatasan tersebut, kedatangan rombongan Danrem 092/ Maharajalila Brigjen TNI Rifki. Bahkan, pembukaan blokade dipimpin Danrem dengan menggunakan alat berat bulldozer.
Sebelum blokade dibuka, Danrem beserta rombongan melaksanakan pertemuan dan sosialisasi dengan masyarakat Krayan. Tentang pembukaan blokade jalan perbatasan Long Midang (RI) – Ba’kelalan (Malaysia). Dengan adanya komunikasi yang baik, antara Danrem dan kepala adat Krayan serta masyarakat. Sehingga permasalahan bisa diselesaikan. (kn-2)
