Suku Balik, suku asli kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, siap mendukung penuh proyek strategis nasional itu. Tapi, selama ini mereka merasa masih sering terpinggirkan.
ILHAM WANCOKO, Penajam Paser Utara
SIKAP Suku Balik terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebenarnya jelas: mendukung penuh. Bahkan Sibukdin, sang kepala adat, menegaskan, siapa pun yang mengganggu akan berhadapan dengan suku yang dia pimpin tersebut.
“Kami hanya meminta hak kepemilikan tanah suku kami diperjelas,” katanya kepada Jawa Pos yang menemuinya di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.
Suku Balik merupakan suku asli penghuni Sepaku, kawasan di PPU yang tengah digarap menjadi IKN. Jumlahnya sekitar 100 kepala keluarga. Tapi, kalau di keseluruhan Kalimantan, bisa mencapai ribuan.
Sibukdin menuturkan, pada zaman kerajaan, Suku Balik mengabdi kepada Kerajaan Kutai Kertanegara. “Saat itu sudah ada batas-batas wilayah yang ditempati Suku Balik dengan suku lainnya,” ujarnya.
Berbatasan dengan Suku Kutai, ada sebuah tempat bernama Gunung Parung yang menjadi batasnya. Berbatasan dengan Suku Paser, ada Sungai Tunan. “Suku Balik bukan Suku Paser. Berbeda suku,” tuturnya.
Dulu saat Suku Balik hidup di hutan, ada lima gua yang menjadi penghidupan. Yakni, Gua Tembinus, Bekayas, Belatat, Gua Parung, dan Liang Tulus. Di gua-gua itulah Suku Balik mengambil sarang burung walet hitam. “Kami ambil sarang hitam itu, tukar beras,” jelasnya.
Suku Balik pun tidak mengenal sayur-sayuran, seperti wortel dan sebagainya. Semua sayuran merupakan tanaman liar di hutan. Dagingnya hasil berburu kijang, rusa, atau kelinci. “Kijang namanya payau di sini,” urainya.
Yati Dahlia, warga Suku Balik, juga berharap Suku Balik bisa lebih dilibatkan dalam IKN. “Jangan sampai mereka kehilangan tanah dan sekaligus tidak punya pekerjaan karena tidak dipekerjakan di IKN Nusantara,” katanya.
Mereka, misalnya, bisa dilibatkan dalam perlindungan kawasan hutan sekitar IKN. Apalagi calon ibu kota baru itu dirancang agar ramah lingkungan.
Namun, yang terjadi sekarang, ada sejumlah warga Suku Balik yang justru mengaku tanahnya diserobot pihak tertentu. Misalnya, Medan, ayah Yati Dahlia, yang memiliki kebun berjarak 6 meter dari wilayah IKN.
Tanah Sibukdin juga terkena proyek bendungan untuk mendukung proyek strategis nasional tersebut. Dibanderol per meternya Rp 100 ribu, harga itu memang lebih tinggi dari nilai jual objek pajak (NJOP) tanah tersebut. “Tapi, tidak bisa untuk membeli tanah kembali di sekitar sini,” tuturnya.
Sebab, kini harga tanah di Sepaku naik berlipat-lipat. Paling rendah saat ini harganya Rp 500 ribu per meter bila posisi tanah di dalam. Kalau di pinggir jalan, harganya bisa Rp 1 juta per meter.
Sibukdin juga merasa Suku Balik masih terpinggirkan dalam pembangunan IKN. Dalam berbagai acara, justru suku lain yang diundang dan didatangkan. “Padahal, Suku Balik pemilik asli tanah di lokasi yang sekarang akan dibangun IKN,” jelas Sibukdin.
Sekali lagi, Sibukdin menyebut sukunya siap mendukung IKN. Dia meyakini proyek itu nantinya untuk kesejahteraan rakyat.
James Riady, direktur eksekutif Lippo Group, dalam wawancara terpisah dengan Jawa Pos juga menyebut proyek IKN akan memajukan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Sekaligus bakal berimbas terhadap penciptaan pembangunan yang merata dan inklusif.
“Dengan total populasi hingga 280 juta, ekonomi nasional kita semakin maju dan merata. Ini adalah kekuatan baru yang menjamin pertumbuhan berkelanjutan hingga nanti,” ungkapnya.
Menurut Sibukdin, kalau suku sekitar IKN seperti Suku Balik bisa dilibatkan, tentu itu akan lebih mendukung proyek tersebut. Kearifan-kearifan lokal juga jadi lebih terjaga.
“Kami juga tidak meminta macam-macam, cukup tanah Suku Balik diperjelas dan sertifikat diberikan,” katanya. (*/agf/c6/ttg/jpg)
