TANJUNG SELOR – Pemerintah belum mengeluarkan jadwal atau informasi mengenai perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hampir setiap daerah telah siap jika sewaktu-waktu rekrutmen tersebut dibuka.
Salah satu yang menjadi fokus saat ini, mengenai pendataan dan skema penggantian tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Burhanuddin mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan, untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan kantor pemerintahan mulai tahun depan.
Kemudian, sejumlah usulan agar tenaga honorer dapat ikut dalam seleksi PPPK juga disarankan. “Hingga saat ini BKD Kaltara belum dapat memastikan. Bahkan jadwal penerimaan PPPK belum kita terima. Khususnya peserta yang berasal dari tenaga honorer atau Non ASN,” jelasnya, Jumat (26/8).
Saat ini, BKD Kaltara masih fokus lakukan pendataan dan pemetaan terhadap tenaga Non ASN atau pegawai di luar PNS dan PPPK di lingkup Pemprov Kaltara. Pendataan dan pemetaan sesuai instruksi Kementerian PAN-RB.
“Dari pusat hanya minta untuk pendataan Non ASN. Saat ini, ada sekitar 3.249 Non ASN kita yang harus didata ulang,” ungkap Burhanuddin.
Berkaitan kebutuhan PPPK di Kaltara, menurut Burhanuddin, masih memerlukan pegawai dari PPPK. Seperti di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kebutuhan PPPK kita masih banyak untuk pendidikan, tapi jumlahnya saya tidak tahu persis,” imbuhnya.
Sementara itu, Analisis Kepegawaian Muda BKD Kaltara Arya Mulawarman menambahkan, masih menunggu jadwal dari pusat mengenai penerimaan PPPK. “Bahkan pendataan PTT di Pemprov Kaltara juga tengah dilakukan,” singkatnya. (kn-2)
