NUNUKAN – Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Nunukan, melakukan aksi demo di gedung DPRD Nunukan, menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Rabu (31/8).
Mahasiswa menilai, kenaikan BBM akan menambah penderitaan masyarakat. “Semua tahu kalau rakyat baru mulai pulih, setelah sekian lama menderita akibat pandemi Covid-19. Berapa banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan, terpaksa menganggur, sehingga angka kemiskinan meningkat. Kenaikan BBM akan memperburuk nasib dan kehidupan masyarakat kecil semakin menderita,” ujar Orator Demo, Abdul Rahman.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Bulungan. Rahman menegaskan, tidak seharusnya kebijakan menaikkan harga BBM diambil. Tidak semestinya menjadikan rakyat sebagai korban. Selama ini, harga kebutuhan pokok masyarakat sudah mengalami kenaikan dan memperberat beban ekonomi masyarakat.
Apabila masih ditambah dengan kenaikan BBM. “Pengangguran semakin banyak dan membeludak. Pasti akan ada efek negatif, kejahatan tentu akan merajalela dengan alasan ekonomi,” tuturnya.
Pembengkakan kuota subsidi, akibat kelalaian pemerintah dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi. Realitanya, hak rakyat miskin dan kurang mampu tersebut justru banyak dikonsumsi oleh kalangan atas. Rahman dan para mahasiswa memandang perlunya revisi soal Perpres Nomor 191 tahun 2014, untuk mempertegas pihak-pihak yang berhak menerima subsidi.
Selain itu, harus ada pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian. Agar BBM bersubsidi tidak salah sasaran. “Pemerintah seharusnya menagih pajak terhadap para konglomerat demi menambal subsidi rakyat. Bukan menghapuskan subsidi,” ujar Rahman.
DPRD Nunukan memberikan apresiasi atas sikap mahasiswa yang menunjukkan kepedulian dan empati kepada masyarakat. Sudah seharusnya, mahasiswa selalu berdiri di garis depan. Demi kesejahteraan dan memperjuangkan hak masyarakat kecil.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan Welson menegaskan, ketidaksetujuan mahasiswa atas kebijakan rencana kenaikan harga BBM subsidi juga menjadi keprihatinan para Anggota DPRD.
“Sebagai gambaran, Krayan sudah setahun selalu antre BBM. Masing-masing kendaraan hanya dijatah tiga liter agar semua kebagian. Jadi kelangkaan BBM di Krayan menjadi perkara yang masih butuh perhatian,” ujarnya.
Kondisi dataran tinggi Krayan, hanyalah sebuah gambaran di mana wilayah perbatasan masih termarginalkan dan terisolasi dari segala kebijakan. Ada aplikasi yang diterapkan untuk pembelian BBM, yang dampaknya mengurangi pergerakan ekonomi.
Jika kenaikan BBM terjadi, tidak menutup kemungkinan, Kabupaten Nunukan yang merupakan perbatasan RI – Malaysia, akan mengalami perekonomian yang semakin sulit dan mencekik.
“Kami berharap, Pemerintah sudah memikirkan dampak-dampak itu. Kita selalu membahas permasalahan BBM untuk perbatasan di banyak forum. Warga perbatasan ini selalu terima saja, biar harga BBM Rp 40 ribu per liter, tentu tetap mereka beli. Tapi masa iya, kondisi seperti ini harus kembali terbebani dengan kenaikan BBM subsidi,” bebernya.
Welson menegaskan, akan mengawal tuntutan mahasiswa dan membawanya ke Pemerintah Pusat. “Kita semua, anggota DPRD dan seluruh mahasiswa yang berdemo hari ini (kemarin, Red) untuk kenaikan BBM dan penolakan Tarif Dasar Listrik (TDL). Bertanda tangan dan bertanggung jawab semua, untuk rekomendasi penolakan kenaikan BBM. Kita pastikan masalah ini terkawal dan sampai ke pusat,” tegas Welson.
Bahkan, DPRD Nunukan juga merekomendasikan 4 poin sebagai catatan dan masalah yang akan dikawal sampai pusat. Meliputi, merekomendasikan kepada pemkab untuk mendukung penolakan terhadap rencana adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. DPRD merekomendasikan kepada pemkab untuk mendesak Pemerintah Pusat mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Selanjutnya, meminta kepada pemkab menindak tegas oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi di sektor migas dan pertambangan, dengan mengeluarkan kebijakan secara transparan. Terakhir, meminta kepada pemkab melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyaluran BBM untuk mencegah terjadinya kelangkaan di Kabupaten Nunukan. (kn-2)
Empat tuntutan para mahasiswa:
- Meminta DPRD Nunukan menyatakan sikap menolak rencana Pemerintah menaikan harga BBM Subsidi
- Meminta DPRD Nunukan mendesak Pemerintah mencabut kenaikan tarif dasar listrik
- Meminta DPRD Nunukan mendesak Pemerintah memberantas mafia di sektor Migas dan pertambangan, dengan penegakan hukum yang adil dan transparan
- Mendesak DPRD Nunukan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melakukan pengawasan distribusi BBM secara ketat. Agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, serta mencegah terjadinya kelangkaan BBM di Nunukan
