TANJUNG SELOR – Daerah Otonomi Baru (DOB) Apau Kayan, merupakan satu diantara 5 DOB yang diusulkan Kalimantan Utara (Kaltara).
Melihat kondisi yang ada saat ini, seperti tokoh adat di Apau Kayan mendesak agar Apau Kayan menjadi prioritas untuk dimekarkan. Hal itu terus mencuat ketika masyarakat mengeluhkan akses jalan menuju Apau Kayan.
Ketua Adat Besar Apau Kayan Ibau Ala mengaku, DOB Apau Kayan merupakan solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Mulai dari akses jalan, hingga kebutuhan masyarakat.
Pemekaran calon DOB Apau Kayan mulai diusulkan sejak tahun 2015 silam. Akan tetapi, belum ada kejelasan karena adanya moratorium. “Itu satu-satunya solusi. Hanya lewat pemekaran ini. Namun kita masih terbentur dengan moratorium,” ujarnya, Senin lalu (14/2).
Pria yang juga merupakan Anggota Komisi III DPRD Malinau ini mengharapkan, DOB Apau Kayan menjadi prioritas pusat. Selain merupakan wilayah perbatasan, juga bisa masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN).
“Saya rasa, kalau masuk KSN dan diprioritaskan DOB Apau Kayan. Maka bisa maksimal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan terasa,” tuturnya.
Untuk menjadikan Apau Kayan sebagai DOB, terdapat dua kriteria. Pertama, wilayah yang merupakan pesisir harus benar-benar memenuhi jumlah kecamatan. kemudian jumlah pendudukyan kurang lebih 1,5 juta jiwa.
Kriteria kedua, bisa menjadi pengecualian ketika masuk dalam KSN. Di mana, daerah perbatasan yang bersentuhan dengan negara tetangga menjadi pengecualian. Seperti Apau Kayan, merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi,tidak disebutkan jumlah kecamatan dan penduduknya.
Menurutnya, jika tidak ada moratorium, maka kesempatan memekarkan DOB Apau Kayan pun besar. Bahkan, meskipun tidak ada pencabutan moratorium, ia berharap ada perhatian Pemerintah Pusat. (kn-2)
