TANJUNG SELOR – Adanya tanggapan Presiden Joko Widodo mengenai dana yang mengendap di bank, menjadi atensi seluruh daerah. Bahkan dari informasi, diperkirakan ratusan triliun rupiah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengendap di bank.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menegaskan, jika APBD Kaltara tidak akan mengendap di bank. Sebab pihaknya terus berupaya mengejar realisasi APBD.
“Kita tidak masuk dalam daerah yang disinggung oleh pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (8/12).
Realisasi belanja APBD Kaltara terus meningkat jelang akhir tahun ini. Apalagi, penggunaan APBD memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. “Anggaran kita sudah terserap semua. Kalau masih ada sisa dana di pemerintah pusat, kita minta dialihkan ke Kaltara. Agar pembangunan bisa lebih lagi,” harapnya.
Zainal optimis, jika Pemprov Kaltara tidak akan menyia-nyiakan anggaran yang ada. Justru pihaknya berupaya merealisasikan sesuai aturan yang ada dan waktu yang sudah ditentukan. “Saya selalu minta laporan realisasi. Sesuai atau tidak. Jika belum terealisasi sesuai target, maka saya minta dan tegas untuk menggenjot realisasi itu,” tutur Zainal.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto mengatakan, saat ini tagihan yang ada di BKAD sudah mulai masuk. Dalam beberapa minggu ke depan, realisasi akan dioptimalkan. “Ini sudah menjadi rutinitas dalam pelaksanaan APBD Kaltara,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, yang memiliki program kegiatan adalah OPD. BKAD Kaltara hanya mengurus pencairan keuangan. Artinya, OPD harusnya sudah memperhatikan triwulan yang tersisa.
“Harusnya kan serapan diawal. Agar perputaran uang bisa baik dan efek domino ke masyarakat jelas. Jika berjalan dengan baik realisasi, maka dampaknya juga baik,” harapnya. (kn-2)
