TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sebesar Rp 180 miliar.
Usulan tersebut hingga kini masih dalam pembahasan. Pasalnya, usulan sempat disamakan dengan Pilkada sebelumnya sebesar Rp 130 miliar. Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengakui, telah melakukan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Di mana pembahasan yang dilakukan mengenai penghitungan anggaran Pilkada. Khususnya pada hal-hal teknis. “Sepertinya akan ada pertemuan lanjutan sampai pada titik dilakukan persetujuan,” terangnya, Rabu (1/2).
Menurut Suryanata, rasionalisasi dipastikan terjadi. Karena itu merupakan permintaan dari pusat dan Pemprov Kaltara. Namun, rasionalisasi yang dilakukan TAPD, diharapkan tidak terlalu jauh dari usulan KPU Kaltara. Terlebih, anggaran yang diusulkan telah direncanakan dengan perhitungan yang matang.
Kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota harus duduk bersama. “Ada yang bisa dilakukan bersama. Seperti sharing anggaran antara provinsi dan kabupaten kota, untuk anggaran Pilkada 2024. Setelah duduk bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, maka penyelenggara pun akan menyesuaikan,” tuturnya.
Diakui Suryanata, pihaknya belum mengetahui angka pasti jika ada rasionalisasi. Jika nanti dilakukan rasionalisasi, maka agar tidak menghilangkan anggaran pada kegiatan yang prinsip. Anggaran itu selain harus ada jumlahnya, juga cukup pada kebutuhan yang diperhitungkan oleh penyelenggara Pemilu.
Salah satu prinsip yang belum bisa diprediksi oleh KPU, untuk pasangan calon kepala daerah yang akan maju. Ini punya keterkaitan dengan Pemilu 2024, hasilnya nanti dapat gambaran. (kn-2)
