PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta lebih memperhatikan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Aspirasi tersebut, tertuang dalam pokok pikiran (POkir) yang disampaikan DPRD Kaltara.
Setiap tahunnya, pokir yang disampaikan memuat seluruh hal yang berkaitan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dapat terakomodir seluruhnya.
Anggota DPRD Kaltara Ainun Farida meminta Pemprov Kaltara menunjukkan keseriusan, dalam memfasilitasi pokir yang telah disampaikan. Seperti persoalan infrastruktur, baik jalan, telekomunikasi dan lainnya. Lalu berkaitan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan persoalan lain di masyarakat.
“Pemerintah daerah harus memperhatikan pokir dewan. Karena semua yang diusulkan merupakan yang menjadi keinginan masyarakat,” tegasnya, Senin (17/4).
Ia juga menekankan, urgensi diakomodirnya pokir DPRD. Sebab berangkat dari kebutuhan masyarakat konstituen di lapangan. Agar Pemprov tidak sekadar memperhatikan, melainkan dapat merealisasikannya.
“InshaAllah Pemprov Kaltara tidak akan lagi terlalu repot masalah pembangunan dimana-mana. Karena lewat kami, 35 orang ini sudah bisa akomodir semua. Yang penting pokir ini benar dilaksanakan,” harapnya.
Ia berharap, Pemprov Kaltara terus melibatkan masyarakat secara partisipatif, dalam musrenbang berjenjang. Sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan, bisa tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat.
“Keterlibatan masyarakat sangat menunjang pembangunan di daerah. Harapan kami semua berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak boleh memandang pokir yang banyak. Namun pihaknya membantu pemerintah, dalam menginventarisir pokir tersebut. Apalagi, nilainya juga bisa disesuaikan secara prioritas.
“Ini terukur, apa yang diminta masyarakat itu yang diberikan. Apalagi, nilainya tidak besar juga. Apa yang kami temukan di lapangan, itu rill,” pungkasnya. (adv)
