TANJUNG SELOR – Perhutanan Sosial (PS) merupakan program nasional, bertujuan memeratakan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar. Yakni lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia.
Melalui Dinas Kehutanan Kaltara, agenda pengembangan perhutanan sosial di Kaltara seluas ditargetkan 258.776 hektare. Sedangkan secara nasional seluas 13.911.867 hektare. Direktur Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) Wastaman mengatakan, bersama sejumlah lembaga bersinergi dengan Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten dan provinsi serta tingkat bawah. Yaitu KPH Bulungan, melalui pengembangan Sistem Kelola dan Manajemen Perhutanan Sosial (Sikompas).
“Sikompas memudahkan kelompok PS untuk implementasi kegiatan, sesuai Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS),” terangnya, Jumat (8/3).
Dokumen RKPS diintegrasikan ke dalam Aplikasi Sikompas. Aplikasi tersebut berbasis Smartphone, di dalamnya ada tools identifikasi keanekaragaman hayati, rencana penanaman, identifikasi potensi bisa digunakan untuk kebutuhan monitoring patroli hutan.
Pengembangan ini bisa terintegrasi dengan program Bulungan hijau atau TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi). Dengan Sikompas dapat memfasilitasi masyarakat desa mengenal dan mengakses wilayah kelola.
“Ketika kita kenal wilayah, mampu melindungi, mengelola dan mengidentifikasi kerawanan illegal logging dan atau ancaman lainnya. Serta mampu mengidentifikasi jenis usaha yang bisa dimanfaatkan. Kita juga fasilitasi penyusunan RKPS bersama KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Bulungan,” ungkapnya.
Kelompok PS bisa mengimplementasikan tools Sikompas dalam satu genggaman smartphone. Tools Sikompas tersedia peta masing-masing area PS berikut zonasinya, blok RKT serta memudahkan pengelola hutan membuat laporan kegiatan.
Pada Landscape Kayan, setidaknya ada 17 desa ditarget menerapkan aplikasi yang sudah dikembangkan sejak 2023 lalu. Sudah ada 9 desa yang menggunakan aplikasi Sikompas, seperti Desa Long Buang, Long Peso, Long Bia, Naha Aya, Long Telenjau, Long Beluah, Long Sam, dan Antutan dengan total luas PS ±9.242 hektare.
“Pada 9 desa yang sudah menerapkan, bisa mengidentifikasi 240 keanekaragaman hayati. Ada yang berdasarkan Permen LHK Nomor 20 tahun 2022 berkaitan ketentuan biodiversity yang dilindungi,” jelasnya.
Sementara itu, Penyuluh Kehutanan KPH Bulungan Suriantoh mengakui, sangat terbantu aplikasi Sikompas. Terlebih sejauh ini mendampingi desa, terkait pra usulan PS dan termasuk pasca izin diterbitkan. Dalam identifikasi, selain dilakukan dengan wawancara, pihaknya terbantu adanya Sikompas.
Program ini mendorong IAD Bulungan, diharapkan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Target Perhutanan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian lingkungan, membuka seluas-luasnya akses kelola rakyat. (kn-2)
