TANJUNG SELOR – Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk tahun 2023 tengah berjalan. Diharapkan, dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan di Provinsi Kalimantara Utara (Kaltara).
IDI merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. Indeks ini menggabungkan berbagai aspek, termasuk kinerja pemerintah, peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum.
IDI bertujuan membantu pemerintah, dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan politik yang efektif dan inklusif. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah mengungkapkan, IDI yang merupakan alat ukur penting dalam pembangunan politik nasional, telah menunjukkan hasil yang positif. Mencerminkan kemajuan demokrasi di provinsi ini.
IDI telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, 2015-2019 serta 2020-2024. Itu merupakan hasil kerja sama antara berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pemerintah daerah.
“Penilaian IDI tak hanya berfokus pada kinerja pemerintah dan birokrasi. Tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum,” tuturnya, Kamis (14/3).
Menurut laporan yang diterima, nilai IDI Kalimantan Utara pada tahun 2022 yakni 78,79, yang menempatkan provinsi pada urutan ke-17. Tahun 2021, di mana nilai IDI 79,38 dan berada pada urutan ke-11. Meskipun terdapat peningkatan, masih ada beberapa indikator yang masuk dalam kategori buruk yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Ia mengajak semua pihak, bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Utara. “Kami mengakui masih terdapat ruang untuk perbaikan dan berkomitmen bekerjasama dengan semua stakeholder. Untuk mencapai tujuan tersebut,” harapnya.
Pihaknya percaya, dengan kerja keras dan kolaborasi yang erat, dapat mencapai peringkat yang lebih tinggi dan memperkuat fondasi demokrasi di Kalimantan Utara. Dengan semangat untuk terus berkembang, Kalimantan Utara bertekad memperbaiki indikator-indikator yang masih kurang dan berharap dapat mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang.
Ini tanggung jawab bersama yang harus diemban semua elemen masyarakat. Demi menciptakan lingkungan politik yang sehat dan demokratis. “Upaya meningkatkan IDI di Kalimantan Utara, seperti transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kemudian, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi,” jelasnya.
Tidak hanya itu, upaya lain dengan memperkuat lembaga legislatif dan partai politik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Memastikan independensi lembaga peradilan dan integritas penegak hukum. Dengan upaya yang berkelanjutan, Pemprov Kaltara dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih kondusif dalam pertumbuhan dan kemajuan demokrasi. (kn-2)
