TANJUNG SELOR – Pergantian tahun senantiasa membawa secercah harapan bagi kalangan pengusaha. Dalam peningkatan produksi dan grafik keuntungan, tentu menjadi hal yang tidak terlepas untuk diperjuangkan selama setahun ke depan.
Harapan terbesar pengusaha, hasil pemilu tahun ini bisa membawa kegembiraan. Presiden terpilih nantinya, diharap bisa melanjutkan program pro dunia usaha yang sudah ada saat ini.
Secara umum, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara Kilit Laing menilai, perekonomian di Kaltara tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Sejumlah mega proyek yang direncanakan, mengalami akselerasi tahun ini bisa menjadi motor penggerak utama.
“Angin segar di Kaltara masih dari PLTA Mentarang Kabupaten Malinau dan KIHI (Kawasan Industri Hijau Indonesia) di Tanah Kuning-Mangkupadi. Tapi setiap investasi besar pasti akan menunggu hasil pilpres,” ujarnya, kemarin (26/1).
Tentu, dengan hasil pilpres nanti menjadi salah satu kunci keberlangsungan mega proyek di Kaltara. Kondisi ini pun perlu dipahami berlaku sampai tingkat nasional.
Kilit mengajak semua pihak tetap menjaga kondusifitas daerah, selama momen pemilu. Situasi yang aman dan damai turut menjaga keberlangsungan pelaku usaha di Kaltara.
Di lain pihak, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara Peter Setiawan turut berharap, pengusaha bisa bekerja lebih mudah dari segi birokrasi di bawah kepemimpinan presiden yang baru.
“Tahun ini memasuki pemilihan presiden. Siapapun yang menang, semoga pengusaha bisa lebih mudah soal birokrasi,” harapnya.
Dia mengungkapkan, pengusaha di Kaltara selama ini banyak menemui kesulitan dengan perpajakan dan regulasi perizinan. Peter pun berharap, Kaltara segera memiliki Pelabuhan Hub. Bertujuan, agar komoditas ekspor asli Kaltara bisa lebih cepat sampai ke negara tujuan.
Adanya KIHI di Tanah Kuning -Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur juga diharap bisa memperpendek rantai ekspor komoditas Kaltara ke depan. “Jika sekarang dari Tarakan, Surabaya, Singapura baru ke negara tujuan. Itu tenggang waktunya sebulan. Ini yang kita ingin bisa dipangkas,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kaltara Syamsul Bahri berharap, ada jaminan lebih kuat dari pemerintah untuk keterlibatan kontraktor lokal di setiap proyek kegiatan.
“Minimal tetap ada keterlibatan lokal, itu lebih prioritas. Sehingga ada pemberdayaan pengusaha lokal. Termasuk ada ilmu didapat dari pengusaha profesional luar yang datang membangun Kaltara,” ungkapnya.
Dia pun berharap, pembagian sektor pembangunan bisa lebih merata kepada semua kontraktor lokal. Pemerintah perlu memfasilitasi peluang dan kesempatan yang sama. (kn-2)
