TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) lakukan kerja sama dengan GGGI (Global Green Growth Institute), berupa pengelolaan mangrove yang ada di Kaltara.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-Penelitian dan Pembuangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, dipaparkan sejumlah program yang nantinya dilakukan dengan GGGI. Pelaksana Tugas (Plt) Bappeda-Litbang Kaltara Bertius saat dikonfirmasi mengatakan, terhitung sejak 2021 sampai 2025 nanti, GGGI melakukan kerja sama dengan Pemprov Kaltara. Jika sebelumnya sudah dilakukan kerja sama dengan Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kali ini, GGGI bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
“GGGI mencatat prioritas yang ada di Kaltara. Itu juga akan ditindaklanjuti ke dalam program yang ada di Pemprov Kaltara,” ujarnya, Senin (4/9).
Keberadaan GGGI bukan melaksanakan program mereka, tetapi program Pemprov Kaltara. Bappeda-Litbang Kaltara, akan melakukan pertemuan lanjutan untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut. Selanjutnya akan disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045.
“Terdapat empat desa yang akan dilakukan pendampingan dalam pelaksanaannya. Empat desa itu mencakup Salimbatu, Sekatak Buji, Sekatak Bengara dan Liagu, seluruhnya ada di Kabupaten Bulungan. Dalam hal ini, bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk pengelolaan hutan mangrove dan gambut,” tuturnya.
Sementara itu, Country Representative GGGI Jaeseung Lee mengungkapkan, saat ini tengah menjajaki proyek baru yang cukup mendukung. Di mana itu untuk solusi pembangunan berbasis ekosistem dan natural. Program ini kemungkinan akan dilakukan selama 5 tahun ke depan dan masih dalam penjajakan.
“Kami juga berharap bisa mendukung sektor lain selain landscape berkelanjutan. Mendukung proyek terkait energi berkelanjutan, pembangunan kota hijau, termasuk di dalamnya terkait persampahan dan kendaraan elektrik,” terangnya.
Menurut dia, program ini lebih banyak pada landscape. Namun ke depannya, akan mendukung pembangunan lain di Kaltara. Yang dilakukan GGGI, menjawab kebutuhan pemerintah bukan hanya provinsi tetapi juga pusat.
Provincial Program Strategist GGGI Chris Bennett menambahkan, program restorasi mangrove yang dilakukan sudah melalui sejumlah kajian-kajian. Terdapat tiga desa fokus dan satu desa yang ikut belajar dengan tiga desa lainnya. Artinya, ada empat desa yang akan dilakukan pendampingan.
“Kita optimis dan itu berdasarkan ilmu. Apalagi sudah dilaksanakan di sejumlah wilayah. Prinsipnya agar dapat dirasakan. Jangan terisolir,” harapnya.
Pihaknya berupaya untuk merestorasi tambak dan mangrove berbasis ekosistem. Di mana untuk empat desa terdapat 8.000 hektare yang menjadi sasaran program. Apalagi diwajibkan menyusun sejumlah dokumen dan menunggu persetujuan dari sejumlah pihak. “Kalau disetujui, bisa langsung siap melaksanakan programnya. Diharapkan bisa berjalan di tahun ini,” imbuhnya. (kn-2)
