TANJUNG SELOR – Seluruh kepala daerah di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tidak lagi merekrut tenaga honorer.
Dikatakan Tito, pemerintah daerah terlebih dahulu lakukan pendataan yang diminta oleh Pemerintah Pusat. Setelah itu, diminta untuk menunggu kebijakan selanjutannya.
“Saya meminta kepada semua kepala daerah tidak lagi menambah atau melakukan rekrutmen untuk tenaga honorer,” tegasnya, Selasa (25/10) lalu.
Menurut Tito, tidak dilakukan rekrutmen tenaga honorer agar tidak membebani keuangan daerah yang semakin bertambah pasca pandemi Covid-19. Seluruh pihak terkait, harus mencari solusi dengan tidak menambah beban keuangan negara.
Untuk tenaga honorer, masih diupayakan solusi dari status ke depannya. Kata dia, setiap kepala daerah bisa fokus untuk memaksimalkan APBD untuk kepentingan masyarakat dan menjalankan program tepat sasaran. Serta tidak menghamburkan anggaran, untuk kepentingan yang tidak terlalu penting.
“Jangan paksakan menambah tenaga honorer, karena baik APBN dan APBD sudah banyak mengalami pemotongan. Sehingga kita harus maksimalkan program ke arah yang efisien dan tepat sasaran,” ungkap Mantan Kapolri ini.
Program yang bisa dilaksanakan, seperti pembangunan kemasyarakatan, Bantuan Sosial (Bansos), pendidikan dan bantuan modal UMKM untuk masyarakat. Sehingga perekonomian pasca pandemi Covid19 cepat pulih.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, tidak menerima tenaga honorer lagi. Yang saat ini menjadi prioritas pendataan honorer yang ada di Pemprov Kaltara.
“Prioritas kita sebenarnya pada tenaga kesehatan dan pendidikan,” imbuhnya.
Saat ini dalam penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), di Kaltara terbanyak guru dan tenaga kesehatan. Akan tetapi, masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. (kn-2)
