TANJUNG SELOR – Salah satu misi pembangunan di Kabupaten Bulungan, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing. Sekaligus sebagai upaya menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan adanya pandemi Covid-19, semakin menguak keterbatasan kapasitas dan kelemahan dalam tata kelola sistem kesehatan nasional. Hal itu disampaikan Bupati Bulungan Syarwani, saat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun, pada Minggu (12/11) lalu.
“Kita harus sungguh-sungguh menyadari, bahwa inovasi dan teknologi kesehatan merupakan wajah peradaban masa depan,” ujar Syarwani.
Dia juga mengatakan, inovasi dan teknologi kesehatan akan menjawab kebutuhan masyarakat modern. Akan layanan kesehatan yang solutif, praktis, cepat, mudah, dan terjangkau. Inovasi harus menjadi urat nadi transformasi kesehatan yang tengah dijalankan.
Inovasi akan tumbuh dalam ekosistem kesehatan yang memiliki keinginan untuk berubah. Simbiosis antara inovasi, teknologi dan kesehatan akan melahirkan prinsip penting dalam pelayanan kesehatan, yaitu efisiensi.
“Mari kita bekerjasama untuk terus melakukan perbaikan inovatif dalam sistem dan layanan kesehatan. Jangan sampai sistem kesehatan kita gagal memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kalah dalam persaingan global,” ungkap Syarwani.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan Imam Sujono mengungkapkan, lebih prioritas terhadap 6 transformasi kesehatan. Secara keseluruhan sudah berjalan, meskipun transformasi kesehatan ini baru diluncurkan pada tahun ini.
“Yang menjadi atensi kita, terutama layanan primer. Merupakan pelayanan yang di Pustu (Puskesmas Pembantu). Dikarenakan sebagian Pustu masih bermasalah dengan alkesnya dan kita perjuangan untuk mendapatkan anggaran dari pusat,” tuturnya, kemarin (16/11).
Selanjutnya, kata Imam, transformasi rujukan. Ada beberapa unit ambulance yang mengalami kerusakan, tapi tahun ini terdapat bantuan dari pihak perusahaan dan partai politik. Bahkan, transformasi untuk pemenuhan sumber daya manusia sudah akan dilakukan pada tahun ini.
“Kita lakukan seleksi melalui PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), meskipun masih ada beberapa formasi yang tak terisi,” ujarnya.
Kemudian, untuk tranformasi kemandirian sudah menggunakan produk dalam negeri bidang kesehatan. Lalu, tranformasi pembiayaan berupa BPJS Kesehatan. Terakhir, perihal transformasi digitalisasi. “Mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit sudah melaksanakan transformasi digitalisasi. Pelayanan yang belum maksimal, itu yang perlu kita tingkatkan dan benahi,” tutup Imam. (kn-2)
