TANJUNG SELOR – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor sebagai kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Februari lalu di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp 1,16 triliun atau 14,51 persen dari total pagu Rp 8 triliun.
Data realisasi tersebut diambil dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Kepala KPPN Tanjung Selor Nana Karmana, mengatakan terdapat peningkatan atas realisasi sebesar 5.45 persen year on year (YoY). Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dari realisasi Februari tahun 2023 sebesar Rp 1,10 triliun atau 13.87 persen dari total pagu Rp 7,95 triliun. Belanja negara tersebut disalurkan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).
“Adapun realisasi BPP Rp 0,20 triliun atau 8.84 persen dari pagu Rp 2,29
Triliun. Untuk disalurkan kepada 134 satker kantor vertikal di daerah dalam wilayah lingkup KPPN Tanjung Selor,” terangnya, belum lama ini.
Realisasi tersebut mengalami penurunan secara nominal 31.03 persen
(YoY) yaitu dengan selisih Rp 90 miliar. Dikarenakan terdapat penurunan pagu alokasi BPP Rp 0,34 triliun pada tahun 2024.
“Di sisi lain terdapat peningkatan signifikan dalam persentase realisasi BPP 402,27 persen (YoY). Bila dibandingkan periode yang sama pada Februari 2023,” tuturnya.
Untuk rinciannya, realisasi BPP dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 14,25 persen atau Rp 80,24 miliar dari pagu Rp 563,03 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 13,88 persen atau Rp 109,97 miliar dari pagu Rp 792,49 miliar.
Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai 1,33 persen atau Rp 12,45 miliar dari pagu Rp 936,16 miliar. Terakhir, untuk jenis belanja bantuan sosial belum terdapat realisasi dari pagu Rp 0,16 miliar. Sementara realisasi untuk TKD telah mencapai nilai Rp 0,95 triliun atau 16,79 persen dari pagu Rp 5,71 triliun. Anggaran untuk TKD ini ditujukan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF).
“Itu yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Malinau,” imbuhnya.
Adapun rincian realisasi dari dana TKD tersebut berupa DBH sudah mencapai 17,46 persen dari pagu Rp 2,4 triliun. Selanjutnya, realisasi untuk DAU sudah mencapai 9,38 persen dari pagu Rp 2,56 triliun. Lalu, hingga 29 Februari 2024 untuk DAK Fisik masih belum terealisasi dari pagu Rp 0,24 triliun.
Keempat, realisasi DAK Non Fisik Rp 54,54 miliar atau 18,75 persen dari pagu Rp 283,19 miliar. Kelima, sama seperti DAK Fisik, untuk Dana Desa belum terdapat realisasi dari pagu Rp 0,19 triliun. Untuk Dana Insentif Fiskal juga belum terdapat realisasi dari pagu Rp 0,03 triliun.
KPPN Tanjung Selor terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan pemerintah daerah. Agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
“Penyaluran atas realisasi APBN diharapkan dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2024 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” harapnya. (kn-2)
