TANJUNG SELOR – Sejak jebolnya tanggul pengelolaan limbah batu bara di RT 01 Kampung Kuala Lumpur Desa Bunyu Barat, Kabupaten Bulungan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara belum juga membeberkan hasil uji sampel.
Dikonfirmasi, Kepala DLH Kaltara Hamsi mengakui, masih menunggu hasil uji sampel yang telah dikirim. Tidak hanya itu, sejak kejadian bersama tim yang dibentuk, DLH terus melakukan koordinasi. Baik pada DLH Bulungan maupun kepolisian.
“Kita masih menunggu hasil uji laboratorium. Jadi kami juga akan mengecek kembali sejauh mana prosesnya,” ungkapnya, Rabu (15/2).
Sudah ada beberapa titik, yang dilakukan pengambilan sampel. Bersama tim yang dibentuk, DLH mengambil sampel di lokasi tanggul dan rumah warga. Setelah dilakukan uji sampel, DLH juga masih akan mengecek.
Apalagi menurutnya, uji sampel tidak berlangsung lama. Sebab dengan peralatan yang lengkap bisa didapatkan hasilnya, dalam kurun waktu 24 jam. Namun, hal ini perlu pengujian ekstra untuk mengetahui baku mutu airnya.
“Memang cepat saja pengujian dan didapatkan hasilnya. Namun kita tidak tahu, apakah kendalanya ada atau bagaimana. Maka dari itu, kami masih menunggu,” terangnya.
Tidak hanya itu, ia mengaku jika PT Saka Putra Perkasa (SPP) selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi tersebut. Ternyata tidak pernah melaporkan kinerjanya kepada DLH. Baik DLH Bulungan maupun DLH Kaltara.
Saat kejadian jebolnya tanggul, DLH Kaltara sama sekali tidak mengetahui jika di lokasi itu ada bekas tambang yang dikelola PT SPP.
“Saya juga kaget, ternyata ada perusahaan dengan nama itu (PT SPP) dan beroperasi di Bunyu. Karena memang tak pernah melapor. Memang banyak perusahaan di sana (Bunyu). Namun perusahaan itu baru saya tahu,” tuturnya.
Berkaitan sanksi yang bisa diberikan terhadap perusahaan, sepenuhnya diserahkan ke DLH Bulungan yang merupakan kewenangannya. (kn-2)
