TANJUNG SELOR – Dua rangkaian persidangan paripurna yang dilaksanakan DPRD Kaltara terkait penyampaian akhir fraksi DPRD Kaltara atas LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2022.
Satu agenda lainnya, berupa penyampaian rekomendasi DPRD Kaltara atas LKPj Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2022. DPRD Kaltara juga memberikan rekomendasi LKPj Gubernur Kaltara. Sejumlah rekomendasi tersebut berkaitan dengan tiga pelayanan dasar, mencakup pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengakui, mencoba untuk bersinergi dalam hal memberikan sejumlah rekomendasi atas apa yang sudah dilihat di lapangan. Setelah 30 hari rekomendasi dari dewan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Kemudian dewan akan kembali turun ke lapangan dalam hal mengecek. Apakah rekomendasi sudah ditindaklanjuti pemerintah daerah atau tidak. “Kami berikan rekomendasi, kemudian nantinya pemerintah menindaklanjuti,” terangnya, Selasa (18/4).
Ada 10 rekomendasi dari dewan yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Rekomendasi itu paling banyak menyangkut infrastruktur jalan. Pasalnya, masih terdapat infrastruktur jalan yang belum memadai. Hanya masalah waktu yang membuat pengerjaan ini tidak maksimal.
“Seluruh fraksi dan pansus sudah turun dan mengumpulkan aspirasi masyarakat. Serta apa yang ada dalam LKPj Gubernur Kaltara, kita tindaklanjuti,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Pada mengatakan, apa yang disampaikan DPRD Kaltara sebagai salah satu upaya memajukan Kaltara. Temuan yang disampaikan bukan hal buruk, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk Pemprov Kaltara.
“Pemerintah daerah berterima kasih kepada DPRD Kaltara. Sebab dengan begitu, Pemprov Kaltara bisa memaksimalkan yang tidak maksimal selama ini,” jelasnya.
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh merasa sakit hati dengan penyampaian DPRD Kaltara. Itu mejadi salah satu semangat yang harus dibangkitkan dalam membangun daerah. Semakin ada temuan seperti itu, maka harus maksimal lagi Pemprov Kaltara memperbaikinya.
“Bisa jadi itu informasi baru yang belum kita ketahui. Ini justru membantu Pemprov Kaltara. Jadi kami Pemprov Kaltara akan menindaklanjuti rekomendasi itu,” tutupnya. (kn-2)
