TANJUNG SELOR – Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) di Kalimantan Utara (Kaltara), diproyeksikan masih alami peningkatan hingga akhir 2023.
Dari data Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, baik pendapatan maupun belanja di Kaltara sama-sama meningkat. Kepala Kanwil DJPb Kaltara Sakop menjelaskan, pendapatan di wilayah Kaltara mengalami peningkatan Rp 214,63 miliar atau 25,99 persen, dibandingkan periode tahun 2022.
Kenaikan pendapatan ini dikontribusikan oleh kenaikan penerimaan perpajakan sebesar Rp 177,51 miliar atau 23,8 persen. Termasuk penerimaan bukan pajak sebesar Rp37,12 miliar atau 46,35 persen.
Berdasarkan data penerimaan tersebut, semakin menguatkan fakta bahwa kondisi perekonomian di tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022. “Secara persentase kenaikan penerimaan perpajakan dalam negeri paling besar terjadi pada PBB yang naik 123,75 persen. Sedangkan secara nominal, kenaikan terbesar pada PPh sebesar Rp 161,55 miliar. Kenaikan penerimaan PBB disebabkan adanya pembayaran ketetapan PBB tahun 2021,” jelasnya, Senin (22/5).
Selanjutnya, penerimaan PPh (Pajak Penghasilan) didominasi oleh penerimaan PPh pasal 21. Dengan total penerimaan Rp 253,43 miliar. Diikuti PPh pasal 25/29 badan sebesar Rp 238,50 miliar dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Rp 236,29 miliar. Dari sisi penerimaan bea dan cukai, dapat diinformasikan bahwa terjadi pergeseran kontribusi penerimaan bea masuk periode tahun 2023 dibanding tahun 2022.
Jika pada tahun 2022 bea masuk mendominasi penerimaan Pajak Perdagangan Internasional dengan penerimaan Rp 6,47 miliar. Maka pada tahun 2023 kontribusinya hanya Rp 1,19 miliar.
“Pada tahun ini, bea keluar/pungutan ekspor mendominasi penerimaan perdagangan internasional dengan total penerimaan Rp 5,19 miliar,” terangnya.
Dari sisi penerimaan bukan pajak, jenis PNBP lainnya masih mendominasi PNBP baik di tahun 2022 maupun 2023. Di tahun 2023 pendapatan jasa pelabuhan memberikan kontribusi terbesar, dengan penerimaan Rp 23,41miliar. Lalu, pendapatan biaya pendidikan Rp 17,38 miliar dan pendapatan Jasa Bandar Udara sebesar Rp 6,34 miliar. Dihasilkan satu-satunya oleh BLU UPT Bandara Juwata Tarakan, dengan penerimaan Rp 10,18 miliar.
Dari sisi belanja, terjadi kenaikan yang signifikan atas belanja negara tahun 2023 dibandingkan tahun lalu. Total belanja negara telah mencapai Rp 3.888,08 miliar atau 31,78 persen. Mengalami kenaikan secara nominal sebesar Rp 1.001,89 miliar atau 34,71 persen.
Kenaikan belanja negara ini ditopang kenaikan belanja Pemerintah Pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp 1.103,72 miliar atau 29,30 persen dari pagu. Total realisasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 mengalami kenaikan Rp 320,21 miliar atau 40,87 persen.
Belanja modal pun mengalami kenaikan paling besar Rp 189,49 miliar atau 83,19 persen. Hal ini disebabkan adanya realisasi pembangunan PLBN dan jalan nasional, sebagai kelanjutan dari pembangunan di tahun 2022 yang merupakan proyek multiyears.
“Untuk belanja barang terjadi kenaikan Rp 118,45 miliar atau 46,87 persen. Diakibatkan oleh pelaksanaan tahapan Pemilu dan kegiatan penyelenggaraan angkutan perintis,” ungkapnya.
Komponen transfer ke daerah dan dana desa yang belum terealisasi sampai dengan periode ini, hanya komponen DAK fisik dan Dana Insentif Daerah. Realisasi TKD telah mencapai Rp 2.784,36 miliar atau 32,81 persen. Realisasi TKD mengalami kenaikan secara nominal Rp 681,68 miliar atau 32,42 persen.
Berdasarkan data yang ada, tercatat terjadi kenaikan nominal yang sangat signifikan atas realisasi DBH tahun 2023 sebesar Rp 874,21 miliar atau 278,64 persen. Kenaikan ini terjadi karena peningkatan yang signifikan, atas alokasi DBH untuk seluruh pemerintah daerah di Kaltara. Akibat adanya booming harga komoditas SDA pada tahun 2022.
Berdasarkan data per Kementerian Negara/Lembaga, sampai dengan 30 April 2023. Tercatat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki pagu terbesar Rp 1,3 triliun dan telah mencapai realisasi 30,74 persen atau Rp 423,45 miliar. Sedangkan pagu terbesar kedua Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 494,43 miliar, yang telah mencatat realisasi 31,44 persen atau Rp 155,44 miliar. (kn-2)
