TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar untuk memperbaiki kerusakan ruas jalan Tanjung Selor-Tanjung Palas Timur, khususnya jalur Sajau-Binai.
Status jalan Tanjung Selor-Tanjung Palas Timur merupakan aset jalan kabupaten. “Saat ini kita mulai kerjakan beberapa ruas jalan pendekat yang ada,” terang Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Helmi, Rabu (21/6).
Menurut dia, tahun ini juga melakukan pekerjaan pemasangan beton betulang pra cetak berbentuk segi empat (Box Culvert). Bahkan ditargetkan pekerjaan jalan pendekat bisa fungsional di tahun ini juga. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan akses jalan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani mengaku, telah mengusulkan penanganan ruas jalan Tanjung Selor-Tanjung Palas Timur ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).
“Kita berharap, Pemerintah Pusat bisa memberikan dukungan. Sebab ini sudah kita usulkan, agar bisa mendukung hadirnya proyek strategis nasional (PSN),” jelasnya.
Ruas jalan Tanjung Selor-Tanjung Palas Timur tercatat sebagai aset Pemkab Bulungan. Meskipun, sebelumnya sudah dialihkan ke provinsi.
“Untuk penanganan di ruas jalan Tanjung Selor-Tanjung Palas Timur, jika hanya melalui APBD Bulungan, sulit bisa ditangani,” tuturnya.
Pasalnya, lanjut Syarwani, anggaran untuk perbaikan cukup besar. Maka itu, dukungan dari Pemerintah Pusat menjadi harapan Pemkab Bulungan.
“Kita bisa saja fokus untuk satu titik (Tanjung Selor-Tanjung Palas Timur). Tetapi, konsekuensinya proyek lainnya tidak bisa terakomodasi. Apalagi, keuangan daerah masih terbatas,” ujarnya.
Namun, penanganan ruas jalan tersebut tetap menjadi prioritas daerah. Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Bulungan Khairul menambahkan, perbaikan ruas jalan Tanjung Selor- Tanjung Palas belum ada alokasi anggaran. Sehingga, anggaran dari Pemerintah Pusat yang sangat diharapkan.
“Terus terang saja, jika melalui APBD masih sulit,” ujarnya.
Mengingat, ruas jalan cukup panjang. Pastinya akan membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk perbaikan. “Kita sudah sampaikan beberapa kali ke Pemerintah Pusat. Tapi hingga kini belum ada jawaban,” pungkasnya. (kn-2)
