TARAKAN – Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Tarakan berkomitmen terus melakukan pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP).
Tak hanya itu, pakaian bekas ilegal atau biasa disebut balpres yang menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo, terus diawasi di wilayah kerja Bea Cukai Tarakan.
“Kami tak ada kompromi terkait penanganan atau penanggulangan NPP. Kita sadari bahwa Kaltara ini salah satu pintu masuk terbesar, termasuk peredarannya (dugaan barang ilegal, Red). Ini harus kami antisipasi dan perlu komitmen yang sangat kuat,” jelas Kepala KPPBC Tarakan Johan Pandores, Rabu (19/7).
Terkait penyelundupan balpres, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pengawasan. Dengan adanya penindakan balpres di beberapa daerah di Indonesia. Diduga penyelundupan balpress sudah menurun, dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Namun ia menegaskan, pelarangan impor pakaian bekas merupakan wewenang Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan.
“Saya yakin belum habis. Teman-teman masih menemukan barang yang beredar. Ini menjadi tugas kita bersama memberikan pemahaman. Bea Cukai tidak melakukan langkah konfrontatif. Karena bagaimanapun, ini menjadi mata pencaharian saudara kita,” jelasnya.
Tak hanya di laut, pihaknya juga berkoordinasi dengan Satgas Pamtas di Long Nawang, Kabupaten Malinau. Pihaknya memberikan dukungan Kantor Bea Cukai di Nunukan. Sebab ada dugaan penyelundupan melalui darat maupun laut. Johan mengungkapkan, sudah memetakan jalur laut yang seringkali dilintasi untuk melakukan penyelundupan.
Menurutnya, daerah pesisir di Indonesia sering dijadikan tempat masuknya barang ilegal. “Kami berusaha semaksimal mungkin melakukan mitigasi pemasukan barang terlarang. Salah satunya di pelabuhan rakyat,” tegasnya.
Meski masih terkendala dengan personel dan sarana prasarana, pihaknya tetap optimis dan sanggup menangani pengawasan NPP. Namun, ia berharap bisa mendapat armada tambahan, khususnya kapal laut untuk melakukan operasi laut.
“Selama ini kami optimalkan dan manfaatkan armada untuk kegiatan penindakan,” imbuhnya.
Pihaknya tetap menyusun strategi khusus, untuk meminimalisir masuknya barang ilegal. Termasuk berkoordinasi dengan BNN, TNI, Polri, masyarakat hingga kalangan jurnalis. (kn-2)
