TANJUNG SELOR – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) belum memiliki pimpinan definitif.
Diketahui, ada 6 OPD yang belum memiliki pimpinan definitif. Yakni Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan PMK), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengakui, belum dilakukan pengisian jabatan di Pemprov Kaltara karena mematuhi aturan. Apalagi, saat ini tengah dilaksanakan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serta jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Sehingga, pihaknya belum melaksanakan pengisian jabatan. Pemprov Kaltara tengah disibukkan dengan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengawal dan mensukseskan Pemilu 2024.
“Karena dalam waktu dekat tepatnya 14 Februari akan dilakukan pemungutan suara. Baik untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Maka proses seleksi terbuka belum kita dilaksanakan. Pilpres dan Pileg jangan sampai terganggu,” jelasnya, belum lama ini.
Meski begitu, ia telah meminta OPD untuk mempersiapkan seleksi terbuka atau Selter. Ketika nantinya disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab ada aturan yang tidak memperbolehkan melaksanakan seleksi terbuka JPT Pratama atau melaksanakan pelantikan pejabat, serta pergeseran pejabat selama masa pemilu.
“Jadi saya telah menginstruksikan untuk persiapkan Selter. OPD yang mengalami kekosongan pimpinan akan terisi. Itu nanti kita bersurat ke KASN,” terangnya.
Pelaksanaan seleksi terbuka guna kebutuhan organisasi. Agar roda pemerintah bisa berjalan semestinya. Pimpinan OPD juga harus definitif, agar kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. (kn-2)
