TANJUNG SELOR – Tahap pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang memiliki potensi rawan, saat proses pencoblosan berjalan aman dan terkendali.
Berdasarkan laporan dan pantauan langsung di titik TPS rawan, tidak ditemukan kejadian yang diduga melanggar aturan atau mengganggu kelancaran pemungutan dan penghitungan suara.
“Alhamdulillah, sesuai pantauan dan laporan yang kami terima. Titik-titik (TPS) rawan terkendali,” ungkap Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara Rustam Akif, kemarin (14/2).
Dengan terciptanya kondisi aman dan terkendali, lanjut Rustam, tidak terlepas dari pemetaan potensi rawan pada sejumlah TPS yang dilakukan sebelumnya. Stakeholder terkait telah memberikan atensi khusus, agar potret kerawanan bisa dicegah dan ditangani secara cepat dan tepat.
“Pemetaan sudah kami buat dan publish sebelumnya. Sehingga ada langkah mitigasi yang bisa dilakukan sejak dini,” ujarnya.
Secara teknis, Bawaslu telah menugaskan unsur Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan. Untuk membantu fungsi pengawasan di TPS rawan.
“Jadikan di setiap TPS sudah ada yang namanya Pengawas TPS. Kemudian kami juga turunkan tim secara berjenjang, untuk memantau daerah yang agak rawan tersebut,” terangnya.
Rustam mengakui, menemukan beberapa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang masih kurang memahami aturan. Alhasil, didapati ada masyarakat yang tidak punya hak pilih di Kaltara. Namun tetap diakomodir KPPS setempat.
“Ini menjadi atensi kami, karena berpotensi terjadi pemungutan suara ulang di sana,” tutur Rustam.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bulungan Arif Rochman menambahkan, sudah memberikan instruksi kepada untuk melakukan pengawasan melekat di seluruh TPS.
“Kami telah memberi instruksi kepada seluruh jajaran pengawas, untuk melakukan pengawasan melekat. Mulai dari Pengawas TPS, PKD sampai Panwas kecamatan,” ujarnya.
Secara khusus, Bawaslu telah meminta Pengawas TPS untuk seksama dan teliti pada proses pelaksanaan penghitungan suara. Bimbingan teknis (bimtek) yang telah didapat diharap bisa diimplementasikan maksimal.
“Kami sudah ingatkan dalam penghitungan suara, harus diawasi seksama. Baik terkait penghitungan surat suara sah atau tidak sah serta lain sebagainya,” pintanya. (adv)
