TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berupaya lakukan pemulihan ekonomi.
Pasalnya, tidak bisa dipungkiri, APBN dan APBD Kaltara mempengaruhi ekonomi. DJPb Kaltara dan Pemprov Kaltara selalu mengevaluasi kinerja. “Yang jadi atensi agar belanja berkualitas. Bagaimana UMKM mendapatkan akses yang lebih baik. Seperti permodalan, konsultasi dan lainnya,” terang Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah, kemarin (29/3).
Pola yang dilakukan, bagaimana akses untuk menjalankan perekonomian dan mendapatkan modal. Dalam program pemerintah, ada juga KUR (Kredit Usaha Rakyat). Diharapkan program ini bisa mempermudah bagi pelaku UMKM.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kaltara Wahyu Prihantoro mengaku, ingin membuat langkah-langkah strategis tahun ini. Dengan didasari oleh tahun 2021, yang sudah bagus target pencapaiannya.
“Kita ingin ini lebih dikembangkan. Makanya rapat kita kali ini, menyusun strategi langkah di 2022 untuk masyarakat,” ujarnya.
Menurut Wahyu, belanja di tahun ini diprediksi akan membaik. Ditargetkan, belanja tidak menumpuk di akhir tahun. Sehingga semuanya bisa berjalan. Hal terpenting, provinsi maupun kabupaten/kota bisa memberdayakan ekonomi.
“Kalau memang butuh modal, kita berikan pembiayaan. Masalah kendala di UMKM yakni akses terhadap penyalur. Kalaupun ada di bank, dipastikan di tingkat kecamatan dan bisa disalurkan,” harapnya.
Untuk Tanjung Selor, hanya ada satu yang menjadi alternatif masyarakat yakni Pegadaian. Namun, Pegadaian masih sulit akses ke kabupaten. (kn-2)
