TARAKAN – Pemerintah Arab Saudi sudah mengizinkan jemaah dari Indonesia untuk melakukan ibadah Umrah, Januari lalu.
Namun, antusias masyarakat untuk melaksanakan ibadah ini baru terlihat selama beberapa pekan terakhir, saat menjelang Ramadan. Kepala Kantor Imigrasi Tarakan Andi Mario mengungkapkan, peningkatan pelayanan paspor terjadi sejak dibukanya ibadah Umrah. Dari hanya sekitar 3 orang pemohon per hari. Dalam beberapa pekan ini sudah mengalami kenaikan hingga 200 persen.
“Sekarang bisa 10 sampai 15 orang pemohon paspor, hampir 3 minggu terakhir ini. Peningkatan pemohon paspor lebih tinggi dan mayoritas Umrah,” tuturnya, Rabu (6/4).
Selain Umrah, tujuan perjalanan keluar negeri lainnya ada yang ke Tawau, Malaysia. Terlebih lagi saat ini, Pemerintah Malaysia sudah mengizinkan pelayaran Nunukan-Malaysia melalui jalur Tawau. Peningkatan pelayanan, sebelum Tawau sudah mulai, karena Umrah. “Pelayanan kami juga masih menerapkan prokes (Protokol Kesehatan) sesuai instruksi dari pemerintah,” tegasnya.
Sebelum adanya Covid-19, Tarakan juga melayani penerbangan di Bandara Juwata Tarakan maupun pelayaran di Pelabuhan Malundung ke Malaysia melalui Tawau dan Sabah. Namun, sejauh ini, Tarakan belum mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat, Kementerian Perhubungan dan Satgas Covid-19 untuk dibukanya kembali transportasi laut dan udara ke Malaysia.
“Sampai saat ini belum ada edaran apapun dari Dirjen Imigrasi Kemenkumham maupun Satgas Covid-19 untuk Tarakan. Kalau Nunukan, Pelabuhan Tunon Taka masuk dalam salah satu pelabuhan yang ditunjuk untuk tempat keluar masuk orang ke Malaysia,” ungkapnya.
Selain Nunukan, lanjut Mario, untuk bandara yang ditunjuk bisa melayani penerbangan luar negeri. Diantaranya Bandara Juanda Surabaya, Bandara Samratulangi Manado, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
“Kalau pelabuhan, salah satunya yang terpilih di Kaltara. Nanti kalau Tarakan menjadi pintu masuk dan keluar orang luar negeri, harus menunggu instruksi Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (kn-2)
