TANJUNG SELOR – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Risdianto memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub), agar segera membuat desain baru untuk perbaikan fasilitas Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor.
Hal ini berkaitan dengan keluhan warga, mengenai kurang representatif fasilitas penunjang khususnya area parkir kendaraan. “Bagaimanapun jika sudah ada penarikan retribusi, tentu peningkatan kualitas layanan harus sejalan,” terang Risdianto, belum lama ini.
Pelabuhan tersebut sebelumnya sudah ditinjau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Bulungan. Hasilnya, ada dua opsi, dalam pembenahan terhadap pelabuhan itu. Opsi pertama, mengharapkan bantuan dari Pemprov Kaltara. Akan tetapi, proses itu membutuhkan waktu.
Pasalnya, aset merupakan milik Pemkab Bulungan. Opsi kedua, rencana dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kepala Bappeda-Litbang Bulungan Iwan Sugianta menambahkan, saat ini masih menunggu langkah-langkah yang dilakukan Dishub.
Dari sisi pendanaan, itu bakal diprioritaskan. Mengingat termasuk dalam urusan keselamatan dan transportasi. Selagi masih cukup waktu, menyangkut sumber anggaran nantinya akan dikomunikasikan dengan pimpinan.
“Secara gambaran awal, memang sudah ada usulan dari Dishub, untuk segera direnovasi. Tetapi, besaran anggaran yang dibutuhkan belum dihitung,” jelas Sugianta, kemarin (7/6).
Dalam alokasi anggaran, Bappeda-Litbang akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Kita harapkan dari Dishub segera lakukan kalkulasi mengenai ini,” imbuhnya.
Di lain pihak, Kepala Dishub Bulungan Hairul mengungkapkan, usulan sudah disampaikan melalui tim anggaran. Mengenai keluhan soal sarpas yang ada, pihaknya memahami itu. Tetap berupaya lakukan pembenahan dengan keterbatasan yang ada.
Sempat diusulkan tahun lalu, namun belum diakomodir. Tahun ini kembali diusulkan, berharap dapat direalisasi pada 2023 mendatang. “Usulan itu menyangkut lahan parkir. Letaknya di sebelah kiri areal pelabuhan. Usulan ini sudah lama, namun terkendala anggaran. Usulan terakhir, tahun lalu untuk penganggaran tahun 2022, tapi belum diakomodir,” ungkapnya.
Diperkirakan kebutuhan anggaran untuk bangun fasilitas parkir sekitar Rp 200 Juta. “Sebenarnya tidak terlalu perlu anggaran besar, untuk renovasi lahan parkir. Minimal pembangunan tempat khusus seperti atap. Sehingga kendaraan tetap aman saat parkir,” harapnya.
Sementara itu, menurut Anggota Komisi II DPRD Bulungan Imam Bukhori, pemerintah daerah mestinya mempercepat bangun sarana dan prasarana parkir yang lebih baik. Mengingat tarif retribusi yang dibebankan terbilang besar, jika dibandingkan dengan daerah lain.
Hal ini sebenarnya tidak menjadi persoalan, jika dibarengi dengan sarana yang memadai. “Kita sangat menyayangkan itu. Selama ini tak ada sosialisasi aktif Dishub, perihal perubahan tarif itu. Semoga ke depannya menjadi perhatian serius, mengingat pelabuhan merupakan fasilitas publik yang perlu ditata dan dirawat dengan baik,” tuturnya.
Mengenai perda yang menjadi landasan hukum pemungutan retribusi, DPRD bakal meninjau kembali. Agar tidak merugikan masyarakat. “Jangan hanya menuntut dan kejar target, tapi pelayanan yang diberikan minim,” tegasnya. (kn-2)
