TANJUNG SELOR – Infrastruktur pendukung menuju Kawasan Industri di Desa Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
Dengan tetap membutuhkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat. Pasalnya, ketika menggunakan APBD Bulungan, untuk pengerjaan infrastruktur pendukung tidak akan cukup.
Diakui Bupati Bulungan Syarwani, selama ini perbaikan jalan hanya mengandalkan perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur. Di mana dilakukan penimbunan menggunakan tanah dan agregat.
“Kemampuan pemkab belum bisa menyentuh dan menangani jalan menuju ke KIHI (Kawasan Industri Hijau Indonesia). Ada 6 desa yang dilintasi oleh jalan ini yang kondisinya masih rusak,” terang Syarwani, Senin (1/8).
Dikarenakan menjadi pusat pembangunan proyek strategis nasional (PSN), pemkab pun meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Agar dapat membantu untuk pengerjaan perbaikan jalan.
“Saya sudah sampaikan kepada Kemenko Marves secara resmi, agar ada atensi dari Pemerintah Pusat. Untuk perbaikan infrastruktur jalan dari Tanjung Selor menuju Tanjung Palas Timur,” ungkap Bupati.
Menurut Syarwani, tidak hanya melihat kepentingan bagi Kabupaten Bulungan. Akan tetapi, di wilayah itu ada pembangunan kawasan industri yang juga menjadi kepentingan nasional.
Di lain pihak, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Risdianto mengatakan, persoalan infrastruktur memang menjadi fokus pembahasan bersama. Harus ada langkah strategis, utamanya dengan Satker (Satuan Kerja) maupun balai untuk mendukung sinergitas penanganan KIHI.
“Infrastruktur pendukung KIHI ini harus sesuai kewenangan. Namun, sebagai bentuk sinergitas, maka kabupaten, provinsi dan pusat harus berkoordinasi. Termasuk soal kebutuhan anggarannya,” singkat Risdianto. (kn-2)
