TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan bersama DPRD membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023, Senin (1/8).
Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Bulungan. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen yang terkait. Dengan proses penyusunan APBD yang dibahas antara pemerintah daerah dan DPRD.
Penyusunan APBD berkaitan dengan pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kurang lebih dua tahun diterpa pandemi Covid-19. Salah satu yang ikut terpukul pada sektor ekonomi. Sehingga kita perlu ada upaya untuk pemulihan ini,” terang Bupati Bulungan Syarwani, kemarin.
Menurut Syarwani, program pemulihan ekonomi merupakan arahan langsung dari pusat sampai ke daerah. “Kita di sini (Bulungan) tentunya memberdayakan para pelaku UMKM, dengan memanfaatkan produk lokal yang ada,” ungkap Syarwani.
Terhadap usulan anggaran di KUA-PPAS tahun 2023, kata Syarwani, masih akan dilakukan kajian bersama DPRD. Dengan harapan ada kenaikan anggaran di tahun depan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Untuk pembahasan secara khusus antara pemerintah dan DPRD akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Ditempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Bulungan Hamka menambahkan, pihaknya belum mengetahui rincian yang disampaikan pemda.
“Makanya kita segera laksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus), terkait usulan anggaran perubahan dan murni,” ujarnya.
Anggaran perubahan, akan dipertimbangkan jika memang sesuai rencana kerja pemerintah daerah. Berkaitan skala prioritas di tahun 2023, DPRD lebih kepada terlaksananya kegiatan yang termuat dalam visi-misi kepala dan wakil kepala daerah. Artinya, harus beriringan dengan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat.
Termasuk pemulihan ekonomi yang menjadi prioritas utama. Untuk kegiatan fisik, potensinya kecil. Karena perbandingannya 60 persen alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi. DPRD memprediksi, ada kenaikan APBD di tahun 2023. Karena berdasarkan penertiban pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
“Untuk kenaikan kita belum mengetahui berapa persen. Karena akan ada pembahasan teknis lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya. (kn-2)
