TANJUNG SELOR – Adanya rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah Pusat hingga daerah, menuai pro kontra di kalangan masyarakat.
Dikatakan Bupati Bulungan Syarwani, rencana kenaikan BBM subsidi harusnya ada solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan dengan menaikkan harga BBM, tentu ada pertimbangan. Salah satunya menyangkut beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah daerah mengharapkan adanya formulasi baru. Setelah adanya kenaikan BBM subsidi oleh pusat,” ungkap Syarwani, Selasa (31/8) lalu.
Kenaikan BBM subsidi telah ada formulasi baru, berupa adanya tambahan penghasilan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kementerian Sosial. Karena melihat di sisi lain ada kenaikan harga BBM pasca dikurangi dari subsidi tersebut.
Akan tetapi, di lain sisi ada masyarakat yang mendapatkan manfaat dalam bentuk kebijakan pusat. Perihal alokasi APBD, bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bulungan, masih dilakukan kajian.
“Kita belum mendapatkan skema, bagimana penetapan alokasinya,” tutur Syarwani.
Menyikapi antrean kendaraan yang masih terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanjung Selor. Bupati menilai, dengan adanya kenaikan BBM subsidi diharapkan kuota di SPBU bisa ditingkatkan. Meskipun penguasaan BBM ini lewat Pertamina. “Minimal kondisi riil di lapangan terkait dengan pemenuhan kuota BBM bisa dicukupi. Sehingga bisa mengurangi antrean atau mungkin meminimalisir keresahan akibat kelangkaan BBM,” harapnya.
Terjadinya antrean kendaraan, sudah berimbas pada beberapa sektor dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Soal ini akan kita diskusikan dengan Forkopimda untuk melakukan langkah dan upaya mengurangi antrean kendaraan di SPBU,” ungkapnya. (kn-2)
