TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya lakukan pengentasan kemiskinan. Bahkan dengan mengalokasikan dana penanganan kemiskinan yang tepat sasaran.
Masing-masing kepala daerah di Kaltara diminta menggunakan dana alokasi penanganan kemiskinan. Bertujuan agar tidak ada masyarakat yang tidak terakomodir.
“Saat ini angka kemiskinan di Kaltara sudah dimiliki setiap jajaran pemerintah daerah. Jadi harus bisa mencari solusi dan mengatasinya. Utamanya alokasi dana penanganan kemiskinan itu,” jelas Seketaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah, Senin (10/10) lalu.
Suriansyah menegaskan, semua anggaran bantuan sosial harus tersalurkan dengan tepat sasaran. Kemudian yang harus diperhatikan setiap kepala daerah, termasuk satuan kerja (Satker), yaitu adanya penguatan data terkait angka kemiskinan.
“Anggaran Bansos (Bantuan Sosial) sudah ada, data juga sudah ada jadi tinggal dijalankan saja. Tapi menjalankannya tidak asal jalan, melainkan harus tepat sasaran. Khususnya masyarakat yang mengalami kekurangan gizi,” tegasnya.
Pemprov Kaltara berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan. Seperti menjalankan program ketahanan pangan, pemberian Bansos serta berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Pembangunan yang dijalankan, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan dan hal ini akan membawa peningkatan ekonomi pada masyarakat Kaltara.
“Termasuk penguatan literasi yang harus kita lakukan. Karena bisa membuat angka stunting di Kaltara menjadi turun,” harapnya. (kn-2)
