TANJUNG SELOR – Kepala daerah se Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan masukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Saat gelaran forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, di Gedung Gadis, kemarin (21/2).
Salah satu masukan yang disampaikan Bupati Bulungan Syarwani, berupa pengembangan dan penguatan industri primer. Seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 86 Tahun 2017, rancangan awal RKPD dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Termasuk terkait pengembangan dan penguatan industri pengolahan, ketenagalistrikan, perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pengembangan dan penguatan industri kecil,” singkat Syarwani.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, seluruh masukan dari kabupaten dan kota akan ditampung. Selanjutnya, akan dibahas dalam rapat. Permintaan maupun masukan akan menyesuaikan anggaran di tahun 2023.
Pihaknya berupaya untuk mengakomodir semua masukan kabupaten dan kota. Namun, dengan tetap selektif dalam membahas masukan tersebut. Yang prioritas maupun tidak.
“Jika APBD Kaltara mencukupi untuk mengakomodir semuanya, maka akan dilaksanakan. Mudahan APBD 2023 bisa meningkat,” harapnya.
Beberapa masukan tersebut pun menjadi pertimbangan. Bulungan misalnya, yang menjadi visi misi Pemprov Kaltara, sejalan dengan yang dilaksanakan Pemkab Bulungan. Lalu, Kabupaten Tana Tidung (KTT), pihaknya sudah membantu semaksimal mungkin.
Kewajiban Pemprov Kaltara membantu persoalan lahan pusat pemerintahan dan sudah dilakukan. “Kalau KTT ini, kita bantu di kementerian terkait. Sudah disetujui pusat pemerintahan untuk lahan seluas 400 hektare. Kita minta 1.000 hektare awalnya, baru disetujui 400 hektare. Ya mudahan tambah lagi, sehingga KTT punya lahan untuk ibu kota kabupaten,” urainya.
Masukan dari Pemkab Nunukan mengenai Rumah Sakit Pratama, telah ditindaklanjuti. Menurutnya, sejauh ini di rumah sakit sudah terpenuhi fasilitas listrik. Bahkan sudah lama dan mulai penataan ruang dan alat kesehatan. Bahkan, Bupati Nunukan sudah menunjuk dokter untuk menjadi kepala RS Pratama.
“Listrik sudah masuk di RS. Itu kita perjuangkan ke PLN supaya menjadi prioritas listrik sampai di RS Pratama di Krayan,” jelasnya.
Pemprov Kaltara akan mengupayakan agar yang menjadi prioritas di tiap daerah bisa terakomodir di APBD 2023. Dalam forum tersebut, Bupati KTT Ibrahim Ali hadir secara virtual. Penyusunan program prioritas provinsi selaras dengan kabupaten dan kota.
Pemerintah kabupaten, kata Ibrahim, memiliki rancangan prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Termasuk rencana pembangunan pusat pemerintahan. “Pembangunan di kabupaten tentunya perlu terintegrasi dengan provinsi. Sebagai kepanjangan tangan ke Pemerintah Pusat,” ujar Ibrahim.
Pemkab, menurut Ibrahim, memerlukan dukungan baik moril maupun material. Demi terlaksananya pembangunan yang sudah dirancang. Termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Yang dimaksud dengan program prioritas pemkab, tentunya rencana kerja yang telah tertuang dalam 7 misi dan 10 program. Adapun 10 program yang dimaksud berupa KTT Pintar, KTT Terang, KTT Cerdas, KTT Berdaya, KTT Ada, KTT Digital, KTT Melayani, KTT Indah, KTT Sehat dan Desa Cermat. (kn-2)
