TARAKAN – Hingga kini, proses penyidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah oleh oknum camat Tarakan Utara masih terus didalami Ditkrimum Polda Kaltara. Terkait persoalan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara menilai jabatan camat seharusnya bertanggung jawab terhadap permohonan pelayanan oleh masyarakat.
“Pada saat itu mungkin ada masyarakat bermohon terkait penerbitan sertifikat tanah. Kita ketahui, dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 (tentang Pendaftaran Tanah), maka kepala kantor BPN dapat dibantu PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Jadi pejabat yang dimaksud bukan hanya notaris, tapi juga camat dalam hal PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara),” tegas Kepala ORI Perwakilan Kaltara Maria Ulfah, Rabu (25/1).
Dalam hal pelayanan publik, seorang camat yang juga menjabat sebagai PPATS seharusnya memberikan layanan sesuai kewenangan. Tugas PPATS yakni membantu BPN dalam pelaksanaan sertifikasi tanah.
“Jika melanggar atau tidak sesuai tupoksinya, inilah berpotensi ke ranah pidana. Seandainya seorang pejabat paham dengan SOP atau ketentuan baku. Inilah yang harus diikuti camat,” ungkapnya.
Menurutnya, letak tanah berada di lingkup desa, kelurahan hingga kecamatan. Peran camat juga membenarkan masyarakat yang menguasai tanah tersebut secara legal. Sekaligus mengetahui surat pernyataan penguasan fisik bidang tanah (Sporadik).
“Kewenangan camat selaku PPATS juga memiliki batasan. Cukup dia cari tahu yang bersangkutan menguasai tanah tersebut dan apa yang dituangkan secara yuridis, harus sesuai fakta di lapangan,” tuturnya.
Dengan masa jabatan sementara menjadi seorang camat, maka kewenangan dianggap sementara. Diharapkan camat yang berstatus sebagai PPATS, harus tahu batasan kewenangan saat menjabat dan berurusan dengan penertiban sertifikat lahan. “Ini harus mereka hati-hati sebagai camat,” tegasnya.
Jika ada kebijakan yang akan diambil oleh PPATS, maka camat harus memastikan ke pihak kelurahan hingga tingkat RT. Dengan konfirmasi yang sudah didapatkan, maka PPATS bisa mengeluarkan surat pernyataan yang bersifat mengetahui.
“Mungkin saat itu yang bersangkutan terlibat dalam pendaftaran tanah, yang bersangkutan memang diminta untuk membantu BPN. Namun harus seusai SOP. Yang bersangkutan tidak berwenang mengubah isi dokumen dan ini bisa jadi dia lakukan. Walaupun yang bersangkutan menganggap itu merupakan kebijakan,” pungkasnya. (kn-2)
