TANJUNG SELOR – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Utara (Kaltara) dialokasikan setiap tahunnya. Kaltara untuk alokasi APBN tersebut mendapatkan Rp 8,39 triliun.
Berdasarkan data yang ada, alokasi terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Kaltara. Kepala KPPN Tanjung Selor Nana Karmana mengungkapkan, untuk Kementerian PUPR di wilayah Kaltara dialokasikan sebesar Rp 1,76 triliun.
Alokasi itu diperuntukkan untuk sejumlah program nasional. Khusus jalan dan permukiman. “Kementerian PUPR untuk wilayah Kaltara terbesar dan memang banyak program nasional yang berjalan di Kaltara. Khususnya di wilayah perbatasan,” terangnya, Jumat (17/11).
Jika dirincikan, terdapat tiga program Kementerian PUPR di Kaltara yang alokasi anggarannya cukup besar. Mencakup pelaksanaan jalan perbatasan Provinsi Kaltara Rp 663,66 miliar, pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Kaltara Rp 459,58 miliar dan pelaksanaan prasarana permukiman Provinsi Kaltara Rp 359,17 miliar.
“Terbanyak ada pada jalan perbatasan. Itu memang memakan banyak anggaran. Karena ada jalan Malinau-Krayan yang masuk jalan perbatasan dan nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksanaan Tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara Bertius menambahkan, konektivitas infrastruktur terbangun. Maka, akan sangat mempermudah masyarakat dalam akses dan peningkatan perekonomian. Untuk wilayah perbatasan, tahun ini pembangunannya masuk dalam reguler.
“Infrastruktur yang ditangani pusat, mulai jalan di Malinau ke Long Bawan. Proyek pembangunan infrastruktur diharapkan bisa selesai tahun ini, sehingga akses menuju Krayan bisa dilalui,” singkatnya. (kn-2)
