TANJUNG SELOR – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, lebih banyak dialokasikan untuk infrastruktur dan konektivitas di sejumlah wilayah atau titik. Tak terkecuali bagi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Alokasi APBN di Kaltara khusus diperuntukkan program infrastruktur dan konektivitas. Diantaranya, pembangunan ruas jalan Malinau-Semamu, kelanjutan pembangunan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga subsidi ongkos angkut udara perintis, dan BBM penerbangan perintis.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Kaltara Ende Johana Surya menyebutkan sebanyak Rp 1,4 triliun atau 38,26 persen dari total alokasi untuk Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan Rp 3,68 triliun dialokasikan untuk infrastruktur dan konektivitas. Porsi terbesar, ada pada belanja modal untuk mendukung infrastruktur dan konektivitas.
“Untuk realisasi hingga saat ini sudah 21,28 persen dari Rp 1,4 triliun. Artinya, hingga semester I tahun 2022 ini belum mencapai 50 persen. Namun kita yakin ini akan berprogres,” jelas Ende, Minggu (7/8).
Porsi terbesar untuk infrastruktur dan konektivitas masih relevan. Mengingat kondisi Kaltara di daerah perbatasan dan terluar. Meski menjadi prioritas, pihaknya mengakui realisasi belanja di program tersebut masih rendah.
“Program infrastruktur dan konektivitas ini sangat wajar, karena Kaltara masih membutuhkan dukungan. Tentu perlu dukungan kita semua untuk mengawal ini,” terangnya.
Selain itu, alokasi APBN juga diperuntukkan pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, ketahanan sumber daya air dan lainnya. Ia menyebutkan, untuk ketahanan sumber daya air, pagu anggaran Rp 238,72 miliar atau 2,95 persen dari total anggaran Rp 3,68 triliun. Yang sudah direalisasikan sebesar Rp 26,36 persen, dari lagu anggaran untuk ketahanan sumber daya air.
“Pagu untuk ketahanan sumber daya air, paling kecil di antara 7 program Pemerintah Pusat. Tapi memang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Kita juga akan terus mendukung, agar bisa terealisasi seluruhnya,” tuturnya. (kn-2)
